Patut Dicontohi, Pensiunan ASN di TTS Rela Kembalikan Dana BST yang Diterimanya dari Dinas Sosial

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota

POS KUPANG, COM, SOE - Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BTS) menuai protes warga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu dipicu data penerima bantuan tidak sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, pensiunan dan aparatur desa terdaftar sebagai penerima.

Kondisi ini terjadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Di Kecamatan Amanuban Barat, sebanyak 65 KK yang sudah terdaftar sebagai penerima BST tahap pertama, tidak dapat menerima bantuan karena tidak mendapat undangan.

Camat Amanuban Barat, Jasen Fallo mengatakan, 65 KK tersebut merupakan warga Desa Tublopo. Penyaluran BST di wilayah itu berlangsung, Sabtu (9/5).

Lantaran tidak mendapat undangan sehingga 65 KK tersebut tidak datang ke kantor kecamatan untuk mengambil bantuan.

"Syarat untuk mengambil uang BST harus membawa undangan, KTP dan kartu keluarga. Sehingga hak mereka baru akan dibayarkan pada gelombang berikutnya," kata Jasen saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Selain undangan kurang, lanjut Jasen, saat pembagian BST didapati ada keluarga mampu sebagai penerima BST.

"Ada penerima yang istrinya ASN tapi masih dapat BST. Ada yang pensiunan ASN juga dapat," bebernya.

Sebelumnya, penyaluran BST di Kelurahan Niki-Niki, menuai protes warga karena disalurkan tak tepat sasaran.

Ketua RS 05 RW 02 Desa Mnela Lete, Melkisedek Nubatonis mengungkapkan, salah satu undangan penerima BST yang nama dan alamat tertulis di wilayah RT yang dipimpinnya, namun orangnya tidak ada.

Melkisedek menyebut nama dalam undangan tersebut tidak pernah tinggal di wilayah Desa Mnela Lete.

"Kita sudah cari keliling tapi orangnya tidak ada tinggal di wilayah kita," ujarnya.

Warga RT05 RW 02 Desa Mnela Lete, Kornelis Talan terdaftar sebagai penerima BST. Kornelis dan istrinya merupakan pensiunan ASN.