Laut China Selatan Memanas Lagi, Ada Larangan Penangkapan Ikan Vietnam dan Filipina Langsung Protes

Laut China Selatan Memanas Lagi, Ada Larangan Penangkapan Ikan Vietnam dan Filipina Langsung Protes

POS KUPANG.COM -- Tensi tinggi di wilayah Laut China Selatan kembali memuncak setelah China secara arogan melarang penangkapan ikawan di wilayah tersebut

Sikap China ini terang saja membuat negara-negara di sekitar laut China Selatan memrotesnya. 

Wilayah Laut China Selatan yang di klaim China juga merupakan wilayah yang disengkatakan oleh negara-negara di Asia Tenggara antara lain Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei , dan Indonesia

 Ketegangan diperkirakan akan semakin meningkat di Laut China Selatan

• Nikita Mirzani Ungkap Syahrini Tikung Luna Maya untuk Rebut Reino Barack, Ungkap Kelakuan Aisyahrani

• GEMPAR , Jenzah Ulama Indonesia Masih Utuh di Arab Saudi, Padahal Sudah Dimakamkan 3 Tahun

Penyebabnya, China memberlakukan larangan musim panas tahunan pada penangkapan ikan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan.

Kebijakan ini mengundang aksi protes dari negara tetangga.

Melansir South China Morning Post, China mengatakan akan melarang kegiatan penangkapan ikan di perairan yang diklaim Beijing di atas paralel ke-12 - termasuk daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin - untuk melestarikan cadangan.

Larangan itu mulai berlaku sejak siang hari pada 1 Mei hingga 16 Agustus mendatang.

China bahkan menegaskan, penjaga pantai mereka akan mengambil "langkah-langkah ketat" untuk menghentikan "kegiatan penangkapan ikan ilegal".

Menanggapi hal itu, komunitas nelayan di Vietnam dan Filipina telah mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap yang tegas.

Pada hari Jumat (8/5/2020), juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan Hanoi menolak "keputusan sepihak".

"Vietnam meminta China untuk tidak memperumit situasi di Laut China Selatan," katanya dalam sebuah pernyataan.

“Nelayan Vietnam memiliki hak penuh untuk menangkap ikan di perairan di bawah kedaulatan mereka,” demikian pernyataan Asosiasi Perikanan Vietnam dalam sebuah pernyataan di situs webnya awal pekan ini.

Asosiasi tersebut juga menambahkan bahwa larangan itu melanggar hukum internasional dan kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel.