Datangkan 500 TKA China, Kebijakan 2 Menteri Jokowi, Luhut Pandjaitan dan Ida Fauziah Tuai Protes
Keputusan mendatangkan 500 tenaga kerja asing asal China ( TKA China ) di tengah pandemi Corona menuai kritik keras.
lihat foto
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak inferior di hadapan para investor asal China yang mempekerjakan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu di Indonesia.
"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).
Padahal, kata dia, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara resah dengan rencana kedatangan TKA asal China tersebut di tengah pandemi virus Corona (covid-19)
"Ini mengingat penyebaran covid-19 di Indonesia belum mereda. Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan.
Orang yang positif Corona semakin banyak. Yang meninggal juga semakin banyak," kata dia.
4. Ketua DPRD Sultra siap pimpin aksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara ( Sultra) menganggap rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) akan berpotensi menambah gejolak di masyarakat di tengah pandemi Corona.
"49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," kata Wakil DPRD Sultra Herry Asiku dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan, rencana pemerintah tersebut dinilai tidak tepat pada saat pandemi Corona.
Dirinya bahkan berjanji akan turun ke jalan jika kebijakan tersebut dipaksakan pemerintah. "Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.
Sementara itu, Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan, lalu TKA didatangkan dari luar. Ini tentunya sedih sekali," katanya.
DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal.
5. Gubernur Sultra tegas menolak
Gubernur Sultra Ali Mazi juga menegaskan tidak sepakat atas rencana mendatangkan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.
