Sadisnya Corona, 1.500 Pekerja di Labuan Bajo Terpaksa Dirumahkan, Ini yang Dilakukan Pemprov NTT

Abed mengatakan para pekerja itu akan mengalami kesulitan ekonomi karena selama dirumahkan, terutama karyawan tidak tetap, tidak digaji oleh perusahaan.

"Untuk karyawan tidak tetap, tidak diberi gaji selama dirumahkan. Sedangkan untuk karyawan tetap, paling tinggi setengah gaji yang diberikan selama perusahaan bisa bertahan," imbuhnya.

Ia menekankan para pengusaha juga tidak punya pemasukan selama tiga bulan terakhir. "Dalam keadaan begini, kita mau bayar gaji karyawan atau abonemen kantor yang harus dibayar seperti sewa kantor, listrik, air, telepon, internet, dan lainnya. Sedangkan pemasukan kita nihil selama tiga bulan terakhir ini," ujar Abed Fans.

Pemprov NTT sendiri tengah menyiapkan skenario bantuan sosial (Bansos) untuk membantu para tenaga kerja yang terdampak Covid-19.

"Skenario insentif bagi tenaga kerja terdampak Covid-19 tengah kita persiapkan," kata Sekda NTT Ir Ben Polo Maing.

Untuk melakukan skenario Bansos itu, pemerintah masih melakukan persiapan termasuk data para tenaga kerja. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT, Drs Zakarias Moruk, menambahkan Pemprov NTT sedang menyiapkan skenario insetif bagi para tenaga kerja yang terdampak Covid-19.

"Kurang lebih ada sekitar 8.000 pekerja kita yang terdampak. Data ini masih dihimpun atau diinventarisir oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, sehingga skenario bantuan kita sedang persiapkan," kata Zakarias.

Ia mengatakan Pemprov NTT akan memberikan intensif terhadap karyawan yang di PHK. Intensif itu akan disalurkan melalui keringanan kredit, bantuan sosial, dan uang tunai. Pemprov NTT juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 286 miliar lebih.

Dana itu merupakan hasil realokasi dan refocusing APBD I sesuai Permendagri 20 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.

"Realokasi ini tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kinerja. Belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kinerja lainnya tetap dijalankan," katanya.

Siapkan Insentif
Terkait penanganan khusus bagi tenaga kerja terdampak Covid-19, Mantan Karo Umum Setda NTT ini mengakui, dari anggaran Rp 286 miliar lebih itu mencakup pencegahan dan penangan kesehatan mencapai Rp 81 miliar lebih, Rp 105 miliar untuk JPS, dan Rp 100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk diketahui, Pemprov NTT menyiapkan anggaran Rp 286 miliar lebih untuk mengatasi dampak kasus Covid-19 di NTT. Dana itu diperuntukan sebagai jaringan pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, selain untuk APD.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat melakukan Rapat Kerja Tele Konferens atau secara daring dengan para Bupati dan Walikota Kupang di ruang Rapat Gubernur NTT, Kamis (16/4) lalu.

Dalam siaran pers yang diperoleh dari Staf Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Aven R. mengatakan, hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi, Ketua DPRD NTT, Emelia Nomleni, Forkompinda Provinsi NTT,Sekda NTT,Ben Polo Maing, pimpinan OPD lingkup Provinsi NTT.

Menurut Viktor, Menteri Sosial RI telah menetapkan bahwa NTT mendapatkan alokasi penerima bantuan JPS sebanyak 300 ribu kepala keluarga (KK) dari pemerintah pusat.