News

Catat ya, Bupati TTS, Epy Tahun, Siap Terima TKI dari Luar Negeri yang Mudik, Tapi dengan Syarat

Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Egusem Piether Tahun, tetap menerima TKI asal daerah itu dari luar negeri yang mudik.

Pos Kupang.com/Dion Kota
Bupati TTS, Egusem Piether Tahun 

 Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota

POS KUPANG, COM, SOE - Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Egusem Piether Tahun, tetap menerima TKI asal daerah itu dari luar negeri yang mudik.

Pemda TTS sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk para TKI pada saat tiba pintu gerbang masuk Kabupaten TTS (Batu Putih).

Saat tiba di Batu Putih, seluruh barang bawaan TKI akan disemprotkan cairan desinfektan. Suhu tubuh TKI akan diukur. Jika normal akan diizinkan melanjutkan perjalanan, jika suhu tubuhnya tidak normal dilanjutkan dengan pemeriksaan medis.

Seluruh TKI yang masuk akan didata dan diberlakukan self isolation mandiri dengan pemantauan dari tim medis.

"Seluruh TKI yang pulang dari luar negeri maupun dari kabupaten/kota yang sudah positif terjangkit Covid-19 akan tetap kita terima. Tetapi ada SOP khusus yang harus diikuti demi kebaikan bersama. Kita imbau kepada masyarakat untuk aktif melapor kepada pemerintah tingkat bawah jika ada tetangga atau keluarga yang baru pulang dari luar negeri," ujar Bupati Epy Tahun kepada Pos Kupang, Selasa (31/3) sore.

Ketika ditanyakan apakah Pemda TTS akan menyediakan tempat khusus untuk melakukan karantina kepada TKI yang baru pulang, Bupati Epy Tahun mengatakan, pemda belum memiliki anggaran untuk menyediakan tempat untuk karantina.

Untuk sementara Pemda TTS memilih untuk melakukan self isolation secara mandiri di rumah masing-masing.

"Kalau kita sediakan tempat karantina khusus, maka berkonsekwensi terhadap anggaran. Dan sejauh ini belum tersedia anggaran untuk menyiapkan tempat karantina khusus," ujarnya.

Pemda TTS, lanjut Bupati Tahun, melakukan rasionalisasi anggaran guna menangani Covid-19. Direncanakan, Pemda TTS mengalokasikan anggaran senilai Rp 33,5 miliar, antara lain
untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu yang tidak dicover PKH dan rastra.

"Kita rasionalisasi dari program yang kurang urgen dan biaya perjalanan dinas," ungkapnya. *

Penulis: Dion Kota
Editor: Benny Dasman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved