Hotman Paris Pusing 2 Pembantunya Minta Pulang Kampung di Tengah Corona, Minta Pemerintah Tegas

Hotman Paris Pusing 2 Pembantunya Minta Pulang Kampung di Tengah Corona, Minta Pemerintah Tegas

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku geram dengan ulah 2 pembantunya yang nekat pulang kampung di tengah Pandemi Corona.

Padahal sudah ada imbauan dari pemerintah agar masyarakat berdiam diri di rumah dan tidak ke mana-mana.

Hotman Paris pun meminta pemerintah lebih tegas dan tidak sekedar imbauan.

Pemerintah sudah berupaya untuk menghentikan penyebaran Virus Corona dengan meminta masyarakat untuk tidak mudik lebaran.

Karena hal ini justru akan membahayakan keluarga di kampung halaman.

• Hi Guys ! Pahami Dulu Apa Itu Virus Corona, Asal, Penyebab, Gejala dan Cara Penularannya Versi WHO

• Jangan Resah Lawan Corona! Selain Hidup Bersih 7 Menu Jus Rumahan Ini Bisa Menjaga Daya Tahan Tubuh

Kegeraman ini juga dirasakan oleh pengacara kondanh Hotman Paris yang dibuat pusing lantaran asisten rumah tangganya (ART) ngeyel minta pulang kampung.

Hotman Paris curhat jika dua asisten rumah tangganya (ART) ngotot ingin pulang kampung.

Padahal seperti diketahui, saat ini Indonesia masih berjuang menghentikan wabah Covid-19 yang sudah merenggut nyawa lebih dari seratus orang.

Lewat sebuah postingan video di laman media sosial, Hotman Paris menyampaikan unek-uneknya tersebut.

Termasuk kegelisahan dalam menghadapi keras kepala dua ART-nya yang ngotot ingin pulang kampung di tengah wabah Covid-19.

"Halo pemerintah pusat RI dan para gubernur se-Indonesia, Hotman telah menujukkan video rekaman Gubernur Jawa Tengah yang menghimbau warganya agar tidak mudik untuk mengurangi resiko corona," ucap sang pengacara, dikutip Grid.ID dari Instagram hotmanparisofficial pada Senin (30/3/2020).

• Peringatan BMKG Soal Cuaca Ekstrem Rabu, 1 April 2020, Waspadai Hujan Lebat dan Petir di NTT

• Ternyata Ini Kunci Kesembuhan Semua Pasien Positif Corona, Tak Melulu Soal Pengobatan, Apa Saja?

"Tapi dua pembantu saya sepertinya tetap ngotot akan pulang (mudik)," imbuhnya.

"Ini merupakan contoh bahwa sekedar imbauan mungkin tidak efektif," sambungnya.

"Jadi pemerintah pusat atau gubernur harus memberi imbauan atau peraturan tertulis untuk yang memaksa dan melakukan pengawasan di lapangan," lanjutnya.