Opini Pos Kupang

Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Baca Opini Pos Kupang: implementasi sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
ISTIMEWA
Hengky Marloanto

Baca Opini Pos Kupang: implementasi sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Oleh: Hengky Marloanto (Pelaku usaha di NTT)

POS-KUPANG.COM - SUATU negara kesejateraan (welfare state) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk itu, negara ikut campur tangan dalam mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satunya adalah negara terlibat dalam mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat melalui pemberian izin. Campur tangan negara dimaksud tidak bertujuan untuk mempersulit aktivitas masyarakat, melainkan untuk melindungi maupun mencegah terjadinya kerusakan. Perizinan banyak macamnya, di antaranya adalah izin investasi dan izin berusaha.

Pelamar calon Bintara, Tamtama, Akpol Mengadu Nasib di Polres Kupang

Pemerintah sebagai regulator dari waktu ke waktu berusaha membenahi sistem perizinan agar dapat mendorong investasi dan kesempatan berusaha. Kebijakan nyata dari itu, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik atau yang disebut Online Single Submission (OSS), yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018, dan berlaku secara nasional pada tanggal 9 Juli 2018. Pemetaan perizinan sistem OSS, mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB); Izin Usaha Sektoral; Izin Komersial/Operasional.

Dasar pemikiran kebijkaan OSS adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.

Ashanty Bantu Tim Medis Perangi Corona Dukungan Istri Anang Hermansyah Peduli Covid-19 Banjir Pujian

Lembaga OSS adalah lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, maka daerah tidak berwenang lagi menerbitkan izin usaha sektoral, selain hanya syarat pemenuhan komitmen yang ditandatangani oleh kepala dinas selanjutnya diupload melalui sistem OSS.

Melalui kebijakan ini, kewenangan perizinan berusaha yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dialihkan kepada lembaga OSS. Hal ini dengan maksud meningkatkan investasi dan mempermudah kesempatan berusaha.

Sebagai implementasi dari kebijakan OSS, berturut-turut dilakukan langkah-langkah nyata, sebagaiberikut:

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Peningkatan Kemudahan Berusaha di Daerah.
Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, tanggal 19 Juli 2018.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved