Sidak Lapangan Komisi 1 DPRD TTS ke Desa Boentuka Ricuh, Warga Salah Berhadapan

"Ini kalau kita lanjut cek fisik lainnya bisa tambah ricuh ini. Jadi biarlah kita serahkan ini kepada pihak kepolisian dan inspektorat yang akan mengecek pekerjaan fisiknya. Apakah pekerjaan fisik ini Mubazir atau tidak, ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangannya atau tidak, biar kita serahkan kepada pihak inspektorat dan kepolisian saja," ujar Uksam dihadapan puluhan warga yang mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk diketahui, Senin (9/3/2020) pagi, Komisi 1 DPRD TTS menggelar rapat klarifikasi bersama Kades Boentuka, Apris Fuah terkait pengaduan dugaan penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2016 hingga 2019.

Dalam rapat klarifikasi tersebut, warga Boentuka yang mengadukan Kadesnya itu juga ikut menghadiri rapat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kades Apris memberikan jawaban atas tuduhan penyalahgunaan dana desa yang dilayangkan pada dirinya.

Namun ada beberapa point' tuduhan yang tidak dijawab Apris karena menyangkut hal teknis.

Dirinya memintanya komisi 1 untuk langsung menanyakan hal tersebut kepada ketua TPK dan ketua PKK Desa Boentuka.

Sesuai pantaun POS-KUPANG.COM, Apris menjawab tudingan dugaan penyelewengan dana desa mulai dari pekerjaan jalan rabat beton, perpipaan air bersih, Posyandu, upah HOK hingga pembukaan jalan baru.

Namun terkait rincian pembayaran HOK dan pengaduan soal kegiatan PKK, dirinya meminta komisi 1 untuk mendengarkan langsung penjelasan dari ketua TPK dan ketua PKK.

Seusai mendengarkan penjelasan Kades Apris, ketua komisi 1, Uksam Selan mengagendakan pihaknya akan turun melakukan pengecekan pekerjaan fisik ke Desa Boentuka pada Rabu mendatang.

Selain itu, komisi 1 juga akan meminta pihak inspektorat Kabupaten TTS untuk melakukan audit penggunaan dana desa di Desa Boentuka. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)