Jadi Motor Penggerak Pembangunan, Undana Kupang Sudah Hasilkan 69.331 Lulusan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Lulusan Universitas Nusa Cendana ( Undana) Kupang siap kembali ke masyarakat dan menjadi motor penggerak pembangunan.

Para lulusan juga siap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Fredrik L Benu, dalam wisuda periode I Tahun 2020 di Aula Undana Kupang, Kamis (27/2), mengatakan, sejak berdirinya hingga saat ini, Undana telah menghasilkan 69.331 orang lulusan Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor.

• VIDEO: Begini Nasib Pelajar di Kupang Tega Aniaya Ibu Kandung Gegara Terlambat Siapkan Baju Hangout

Dan, katanya, terdapat 893 mahasiswa yang diwisuda dalam wisuda perdana tahun 2020 tersebut.

Menurut Fred, para alumni Undana telah berkiprah di berbagai bidang, menjadi penggerak dan cita-cita mulai pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pembagunan nasional bahkan pembangunan peradaban.

Fred mengatakan, Ken Starr salah satu anggota senat Amerika Serikat yang mewakili Defence Team yang dibentuk
oleh Partai Republik untuk proses impeachment terhadap President Donald Trump, dalam suatu sesi closing arguments pada 4 Februari 2020 mengatakan "A nation is about freedom."

• Tangani Pasien Keracunan Makanan, Hardman Mengaku Kekurangan Air Bersih

Menurutnya, Ken Starr memberikan ilustrasi bahwa apa yang akan dilakukan oleh seorang Composer adalah meramu
lirik lagu yang digubahnya secara teliti.

"Lagunya harus jelas apakah tentang politik atau tentang partnership, tetapi yang lebih penting lagunya harus dapat dinikmati oleh semua orang. Bukan utuk sekelompok orang tertentu," ungkapnya.

Fred mengatakan, Ken Starr menyebutkan bahwa tokoh pembebasan Amerika Marthen Luther King memperjuangkan selama masa hidupnya bukan saja tentang "freedom
(kebebasan).

Dia tidak berbicara tentang kebebasan sebagai suatu isu yang berdiri sendiri.

"Tapi Marther Luther berbicara tentang "freedom dalam satu kesatuan dengan justice," ungkapnya.

• Masih Ingat Norman Kamaru? Sempat Viral karena Joget India, Begini Kabarnya Sekarang

"Inilah outcome yang diharapkan akan diperoleh dari kebijakan "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka". Ada empat kebijakan utama untuk dunia pendidikan tinggi Indonesia yang dikemas dalam tagline "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka," katanya.

Fred merincikan, pertama, otonomi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta untuk mewujudkan pembukaan program studi.

Kemerdekaan diberikan yaitu pembukaan program studi baru, tapi kesamaan perlakuan (equality) diberikan hanya kepada program studi yang sudah mampu membuktikan adanya kerjasama dengan dunia usaha berskala nasional bahkan internasional.

"Lengkap dengan bukti perjanjan kemungkinan perekrutan hasil lulusan program studi yang akan dibuka.

• Besok, Uskup Sipri Tiba di Ruteng Diterima Bupati Manggarai dan Umat di Terminal Mena, Ini Acaranya

Pertanyaan yang masih perlu dipikirkan adalah bagaimana dengan aspek "equity", manakala masih banyak perguruan tinggi yang mendapatkan mitra dunia usaha yang berskala nasional dan internasional khususnya di Indonesia bagian Timur," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, akreditasi perguruan tinggi dan program sukarela, studi yang sifatnya otomatis.

Menurutnya, kebebasan dan fleksibilitas diberikan bagi status akreditasi, tapi keadilan juga ditunjukkan melalui kemungkinan suatu program studi dievaluasi status akreditasinya oleh kementerian.

"Manakala ditemukan adanya indikasi penurunan kualitas pelayanan baik karena pantauan kementrian maupun karena laporan masyarakat," kata Fred.

Ketiga, kebebasan perguruan tinggi untuk memilih tingkat status pengelolaannya BLU atau PTN-BH.

• Penjelasan GM PLN UIW NTT Terkairt Rasio Elektrikfikasi NTT

Menurutnya, kebebasan bagi perguruan tinggi diberikan dengan memilih status pengelolaan, tapi pada saat yang sama keadilan juga digagas dengan meng-endorse setiap perguruan tinggi untuk mampu membiayai secara mandiri pengelolaan keuangan, berdasarkan keunggulan science dan technology yang dimiliki.

Keempat, kemerdekaan diberikan melalui pemberian hak kepada mahasiswa untuk boleh mengambil mata kuliah tertentu yang diajarkan pada program studi lain, bahkan yang diajarkan pada kampus lain.

"Keadilan dibangun melalui pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak, khususnya mereka yang memiliki kecerdasan lebih untuk universitas lain dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik," tambahnya.

• Jadwal Acara TV Jumat 28 Februari 2020, LIDA di Indosiar, Bioskop Trans TV, Big Movies GTV

Menurutnya, kebijakan Menteri Pendikan saat ini merupakan wujud dari pikiran dari tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan, manusia merdeka sebagai tujuan pendidikan Taman Siswa, yaitu, merdeka baik secara fisik, mental maupun kerohanian.

Namun lanjutnya, kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh keadilan yaitu terwujudnya masyarakat yang tertib damai dalam kehidupan bersama.

Menurutnya dalam kebijakan baru ini perkuliahan tidak hanya dihitung dari jumlah pertemuan di ruang kelas.

Kebebasan dan keadilan diukur juga dari seluruh aktivitas di luar kampus yang menunjang kompetensi peserta didik, dan dipertimbangkan sebagai bagian dari perkuliahan membuka pintu bagi dunia lokal dan global seluas-luasnya. (*)