Perlintasan WNI Ilegal Jadi Sorotan Pemerintah Timor Leste

Perlintasan WNI Ilegal Jadi Sorotan Pemerintah Timor Leste

POS KUPANG.COM| ATAMBUA---Warga Negara Indonesia (WNI) kerap melakukan perlintasan ke wilayah Negara Timor Leste secara ilegal. Pelintas biasanya menggunakan jalur-jalur tidak resmi atau yang kerap dikenal jalur tikus untuk masuk ke negara Timor Leste.

Masalah perlintasan WNI ilegal ini menjadi sorotan Pemerintah Timor Leste dan melalui Duta Besar Luar Biasa Indonesia di Timor Leste menyurati Pemerintah Indonesia agar perkuat pengawasan jalur perbatasan Indonesia dan Timor Leste guna pengurangan dan pencegahan perlintasan WNI ilegal.

Menindaklanjuti surat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Timor Leste, Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI menggelar rapat koordinasi di Kupang 25 Februari 2020. Rakor tersebut dihadiri
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Timor Leste serta sejumlah pimpinan instasi terkait, diantaranya Kepala Imigrasi Kelas II Atambua.

Kepala Imigrasi Kelas II TPI Atambua, K.A Halim sebagai rapat kepada Pos Kupang.Com, Selasa (25/2/2020) malam mengatakan, ia menghadiri rakor yang diselenggarakan BNPP RI dengan tema Penguatan Pengawasan Jalur Perbatasan Indonesia dan Timor Leste Guna Pengurangan dan Pencegahan Perlintasan WNI Ilegal.

Rapat yang diselenggarakan di Aula Hotel Sotis Kupang itu membahas terkait masih adanya pelintas WNI yang masih menggunakan jalur ilegal melalui jalur tikus untuk memasuki wilayah Timor Leste.

Halim mengatakan, dari hasil rakor tersebut ada beberapa poin yang perlu dilakukan bersama. Bagi Imigrasi Atambua akan terus melakukan kegiatan kampanye penyadaran publik (public awareness campaign) terutama tentang keimigrasian Timor Leste maupun Indonesia.

• Hama Grayak Serang 600 Hektar Tanaman Jagung di Belu, Pemerintah Lakukan Pengendalian

• Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat : Ini Isu yang Memalukan NTT

• 5 Kebiasaan yang Salah di Pagi Hari Yang Bikin Gagal Turunkan Berat Badan

Informasi keimigrasian ini ditujukan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan masyarakat Indonesia/NTT pada umumnya. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).