Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat : Ini Isu yang Memalukan NTT

angka kemiskinan saat dirinya menjadi Gubernur NTT pada tahu 2018 itu sebesar 21,8 persen dan saat sekarang sudah turun menjadi 20 persen.

POS KUPANG/TENI JENAHAS
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat meninjau Benteng 7 Lapis 

Dikatakan, pertemuan itu juga untuk mengevaluasi perkembangan dinamika pembangunan NTT dari semua aspek.

Saat itu, Viktor sempat meminta Kepala Bappelitbangda NTT untuk tidak lagi menulis isu strategis melainkan isu memalukan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Gubernur NTT Bilang Tiga Kabupaten Jadi Beban, Dalam Masalah Stunting dan Kemiskinan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut tiga kabupaten di wilayahnya menjadi beban dalam kasus kemiskinan dan stunting.

Tiga kabupaten itu adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

"Saya ingin menggaris bawahi beberapa hal yakni tentang angka stunting dan kemiskinan. Kalau dilihat secara statistik maka Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi NTT. Ini harus ditanggapi secara serius," kata Viktor di depan peserta apel di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari, Kupang, Senin, (17/2)

Masalah kemiskinan dan stunting itu terlihat jelas saat Viktor melakukan kunjungan kerja di daratan Timor yang dimulai dari Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang. Ia meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) berembuk mencari solusi agar masyarakat terbebas dari masalah kemiskinan dan stunting.

Pimpinan OPD, kata dia, harus serius menanggapi masalah kemiskinan dan stunting, khususnya di tiga kabupaten tersebut. Apalagi, NTT merupakan provinsi dengan kasus kemiskinan dan stunting tertinggi di Indonesia.

"Kalau tiga kabupaten ini ditangani dengan baik, maka akan berdampak terhadap provinsi," kata dia. 
Viktor juga mengkritik anggaran rapat yang tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan daerah. Menurutnya, anggaran rapat itu tak setimpal dengan hasil yang dicapai.

"Biaya rapatnya banyak. Tapi rapat harus kerja. Rapat harus di lapangan. Saya minta pak Sekda serius urus stunting dan kemiskinan ini," jelas Viktor. (kompas.com)

Halaman
1234
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved