Pengadilan Negeri Atambua Terapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

untuk mengurangi interaksi langsung antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan agar menghindari munculnya KKN.

POS KUPANG/TENI JENAHAS
Pegawai di Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B siap menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, saat diabadikan Selasa (25/2/2020). 

Pengadilan Negeri Atambua Terapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

POS-KUPANG COM| ATAMBUA--Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Selama ini kondisi pelayanan di PN Atambua Kelas IB masih terpencar di beberapa loket, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien. Dari perspektif keamanan kondisi tersebut menyebabkan sulitnya mengawasi pengunjung yang tersebar.

Namun sejak tanggal 3 April 2018, Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB memberanikan diri dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia untuk menerapkan pelayanan secara terpadu.

Ketua Pengadilan Negeri Atambua kelas IB di Kantor PN Atambua, Agung Gede Susila Putra, SH., M.Hum
mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Selasa (25/2/2020).

Menurut Gede Putra, ide untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan untuk mengurangi interaksi langsung antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan agar menghindari munculnya KKN.

Sebab, idealnya sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik.

Kemudia, tuntutan publik selalu menghendaki hasil yang cepat, dengan standar kepuasan yang cenderung terus menerus meningkat dari waktu ke waktu.

Untuk itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi dan jawaban atas kerinduan masyarakat pencari keadilan. Pola pelayanan satu pintu ini meliputi semua urusan administrasi, baik bidang teknis maupun non teknis.

Gede Putra mengatakan, dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (direct service) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pemerintah, aparat penegak hukum lain termasuk Advokat, maupun masyarakat pada umumnya, khususnya para pencari keadilan.

Bupati Tahun : Belum Ada Laporan Kasus Kematian Babi Akibat Hog Chore Maupun ASF

Seatap Anak Kos & Miliki Banyak Harta Janda Kaya ini Tewas Mengenaskan, Begini Faktanya

Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari semua pihak, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya demi terwujudnya pelayanan peradilan yang prima dan tidak KKN. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved