Salam Pos Kupang

Proses Hukum SPPD Fiktif

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang berjudul proses hukum SPPD fiktif

Proses Hukum SPPD Fiktif
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang berjudul proses hukum SPPD fiktif

POS-KUPANG.COM - PENGUNDURAN diri Alexsius Suryono dari Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat menjadi perbincangan publik. Alex kecewa terhadap ulah oknum anggota DPRD setempat, termasuk berkaitan dengan perjalanan dinas.

Sikap Alex menguatkan pernyataan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifudin yang menyatakan bahwa surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif masih banyak terjadi di daerah.

Pilkada Manggarai Barat, Andre Garu: Kalau Masih Sulit Air Bersih PDAM Dibubarkan

SPPD fiktif memang sering dilakukan oknum anggota DPRD dan unsur eksekutif/pemerintah. Praktik ini terus terjadi. Ditugaskan selama 4 hari namun hanya dilaksanakan 2 hari sehingga bisa mengemat uang jalan.

Atau sebaliknya, hanya bertugas 3 hari namun ditarik menjadi 6 hari sehingga bisa ada penambahan uang jalan. Bahkan ada yang tidak pergi bertugas sehingga uang jalannya utuh-utuh masuk kantung.

Ternyata perilaku korupsi ini selalu terjadi dan selalu menjadi temuan Inspektorat di berbagai kabupaten/kota di NTT. Namun, para pelaku umumnya hanya diberi teguran dan diminta mengembalikan uang, dan sepertinya belum ada yang diproses hukum terkait SPPD fiktif.

Ini Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Mungkin sebagian orang menilai, kalau dana yang digelapkan dalam kasus SPPD fiktif itu tak seberapa karena nilai uangnya tak sampai puluhan atau ratusan juta. Namun berapapun nilai uang yang digelapkan dalam kasus SPPD fiktif itu tetaplah perbuatan korupsi. Dan orang yang melakukan tindakan korupsi itu mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Tak pantas kiranya, jika aparatur sipil negara (ASN) bahkan pejabat pemerintah, atau pejabat swasta atau anggota DPRD yang terhormat atau hakim yang mulia terlibat dalam kasus SPPD fiktif.

Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyakakat bukan menjadi orang yang dicemooh karena kasus SPPD fiktif. Bagaimana mengatasi kasus SPPD fiktif? Semua pihak mesti berperan serta mengawasi dan menindak tegas pelaku SPPD fiktif. Jika perlu antifipasi mesti dilakukan sedini mungkin.

Seperti, terhadap hal teknis misalnya pembelian tiket pergi dan pulang, mestinya langsung dibeli sebelum berangkat. Dengan demikian yang bersangkutan akan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukannya.

Dan jika ditemukan ada SPPD fiktif, maka jangan lagi diberi sanksi mengembalikan uang SPPD yang 'digelapkan'. Mesti diproses hukum. Dengan demikian bisa menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya atau anggota dewan atau kepala dinas lainnya agar tak melakukan maipulasi SPPD. Semoga.*

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved