Politisi dan Politik

Ayo, mari membaca dan simak isi Opini Pos Kupang berjudul Politisi dan Politik

Yohanes Jimmy Nami, Dosen Ilmu Politik FISIP Undana

POS-KUPANG.COM - POLITIK Indonesia sangat dinamis, senantiasa terus berubah, terus bergerak mengikuti pergerakan partisipasi masyarakat yang semakin menguat dari waktu ke waktu.

Demikian juga dengan lembaran kepemimpinan politik Indonesia, sirkulasi kepemimpinan terjadi dengan cepat, silih berganti menghadirkan euforia yang juga dari waktu kewaktu semakin berwarna dengan berbagai macam artikulasi kepentingan didalamnya.

• Kekeringan, Sapi dan Lumbung Ternak Nasional

Realitas ini yang kemudian membuat sebagian orang menjadi tertarik menekuni dunia politik, yang kemudian disebut sebagai politisi. Bagi sebagian besar politisi, terjun ke dunia politik sebagai passion, harus dijiwai, maka ketika sudah terlibat didalamnya akan terus diminati dan dijalankan.

Susah untuk melepaskan diri. Jika politik dipahami sebagai keseluruhan aktifitas yang bertujuan untuk kebaikan bersama, maka bisa jadi tidak banyak politisi bisa memahami politik dengan baik, namun alasan tersebut pun tidak dapat menghalangi individu untuk tidak terlibat dalam dunia politik praktis.

• Ketua PKB Manggarai Tegaskan SK Partai Belum Ada Kepada Pasangan Bacabup Manggarai

Banyak juga individu yang diasumsikan memahami dunia politik namun tidak mampu menerjemahkan secara konkret tujuan dari politik itu sendiri. Menjadi politisi di era kekinian bukan merupakan hal yang mudah, akses informasi yang semakin mudah, semakin menguatkan fungsi kontrol masyarakat dalam politik.

Pada sisi lain, semangat supremasi sipil menjadi nilai yang tidak dapat ditawar untuk mewujudkan demokrasi Indonesia, penguatan nilai demokrasi menjadi kepentingan utama ketika ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Legislator

Menjadi politisi yang duduk diparlemen tidak sekedar berkah dari suatu hasil perjuangan politik, namun juga merupakan suatu tanggungjawab yang besar karena mewakili suara rakyat yang tentunya mempunyai kompleksitas masalah yang harus segera dicarikan solusinya.

Tidak semua orang yang memiliki orientasi politik dapat duduk atau meraih posisi sebagai wakil rakyat, sangat bergantung pada kepercayaan rakyat atas hasil kerja yang sudah pernah dilakukan.

Tidak mudah memang menjadi politisi, butuh investasi sosial dan kapital yang tidak sedikit meraih posisi tersebut. Menjadi anggota legislatif misalnya, merupakan amanah, sebagai bentuk kepercayaan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan kepada wakilnya yang duduk di parlemen.

Rakyat memilih orang yang dianggap mampu menyuarakan aspirasinya dan mempunyai kapasitas mumpuni untuk menjalankan amanah tersebut. Dalam masyarakat Indonesia, menjadi anggota legislatif dianggap sebagai jabatan yang prestisius.

Mengapa dikatakan demikian, selain dipandang sebagai tokoh masyarakat juga mengemban tugas mulia sebagai wakil rakyat, penerus aspirasi rakyat dan juga tidak terlepas dari fungsi dan peran yang melekat menyangkut keberlangsungan hajat hidup orang banyak.

Bagi para legislator pekerjaan yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika peta persoalan yang menyangkut kebutuhan rakyat diwakili dapat diidentifikasi dan diperjuangkan solusinya.

Dinamika sosial politik, fluktuasi ekonomi serta pergeseran nilai budaya dalam masyarakat terus berpacu, maka kerja politisi harus lebih cepat dari itu. Demikian juga dinamika politik pada tingkatan lokal berpacu dengan mengikuti dinamika politik nasional.

Menjadi politisi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dimana dunia menjadi borderless menguatnya nilai-nilai universal tidak cukup dengan implementasi demokrasi yang prosedural saja, tidak sekedar memenangkan pertarungan politik saat momentum pemilu saja dan setelahnya tidak memahami tugas pokok dan fungsi, menjadi tidak fungsional.

Jabatan politik yang sudah berhasil diraih, wajib diperjuangkan dalam bingkai yang lebih besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat yang terwakili.

Responsibilitas

Pada hakekatnya, menjadi seorang politisi merupakan suatu bentuk aktualisasi diri, harus sudah selesai dengan dirinya sendiri dan membaktikan dirinya menjadi pelayan masyarakat. Ketika individu menyatakan diri terjun kedunia politik maka harus siap menjadi pelayan masyarakat dan harus dapat menjiwai nilai pelayanan itu sendiri.
Menjadi wakil rakyat, menjadi pelayan bagi rakyat yang empunya kedaulatan. Oleh karena politik itu sendiri sarat dengan kepentingan, maka nilai utama yang wajib diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat diatas kepentingan diri dan kelompok.

Dinamika sosial masyarakat terus bergerak, mencari bentuk dan beradaptasi menyesuaikan diri dengan momentum sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Masyarakat menginginkan pemimpin yang terlibat langsung dengan persoalan rakyat, turun kedalam lingkungan masyarakat untuk merasakan apa yang sesungguhnya dirasakan masyarakat sampai pada level yang paling bawah, bukan pemimpin yang bermental feodal, duduk dibelakang meja dan menjadi tukang perintah saja. Pemimpin harus tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, agar dicarikan solusi secara cepat dan tepat.

Akselerasi pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada peran pemimpinnya dalam mengelola konsep pembangunan serta sejauh mana masyarakat diberikan ruang dan dilibatkan secara aktif dalam pembangunan itu sendiri.

Konsep pembangunan tentunya mengafirmasi kebutuhan rakyat yang juga menakar peluang dan tantangan dari masing-masing masalah yang muncul. Percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat merupakan hal yang tidak dapat ditawar.

Dibutuh percepatan dalam bentuk kerja yang lebih konkrit, oleh karena itu butuh kepemimpinan politik yang kuat sebagai pengarah perubahan. Masalah-masalah primer masyarakat terutama yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan, masalah kesehatan dan ekonomi rakyat, pelayanan publik, harus segera dibenahi, harus lebih responsif agar perubahan sosial masyarakat dapat benar-benar dirasakan secara merata.

Penguatan Institusi

Para politisi daerah, dalam hal ini para legislator yang duduk di DPRD tingkat I maupun tingkat II secara institusi mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengarahkan perubahan yang bergulir di daerah sesuai dengan fungsi dan peran yang diamanatkan undang-undang, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi.

Masalah yang ada di daerah merupakan gerbang bagi masalah dalam konteks nasional. Nah, peran-peran politisi lokal ini harus didorong lebih kuat lagi dalam kerja maupun hasilnya.

Masyarakat tentunya menunggu hasil kerja nyata dari para politisi lokal sesuai dengan ideologi dan platform partai politik tempat bernaung, maupun pelaksanaan janji-janji saat melakukan kampanye sebelum pemilu.

Masyarakat juga sangat mengharapkan banyak gebrakan pembangunan yang lahir dari pemikiran para politisi lokal, tidak hanya berjalan pada agenda rutinitas tanpa terobosan berarti. Kolaborasi antar lembaga yang terdiri dari elit politik sebagai eksekutif maupun legislatif pada tingkatan lokal sampai tingkat nasional harus dimaknai dan dijalankan dalam kerangka yang konstruktif, bekerja untuk rakyat.

Masyarakat juga diharapkan peran aktifnya dalam mengontrol kinerja para politisi, jangan apatis. Ketika politik cenderung ditanggapi dengan sikap apatisme maka roda pembangunan menuju kesejahteraan akan mandek. Keterlibatan masyarakat yamg rendah akan menjadi persemaian oligarki politik.

Oleh karena itu dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan semua elemen harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan beradab.*