NTT Zona Merah Human Trafficking, Komisi III DPR RI Dorong Pembentukan Satgas di NTT 

Komisi III DPR RI mendorong realisasi pembentukan satuan tugas (satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking di

POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Kapolda NTT Irjen Pol Drs Hamidin mengalungkan selendang kepada Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry saat kunjungan kerja Komisi III di Mapolda NTT pada Kamis (6/2/2020). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komisi III DPR RI mendorong realisasi pembentukan satuan tugas (satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking di NTT. Satuan tugas ini akan meliputi tiga institusi penegakan hukum yakni Polda NTT, Kejati NTT dan Imigrasi. 

Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry saat kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada masa persidangan II Tahun 2019/2020 yang berlangsung pada Kamis (6/2/2020). 

Kepada wartawan usai rapat kerja bersama pihak Polda NTT, Kejati NTT dan Kanwil Kemenkumham NTT di Mapolda, Herman Hery menjelaskan bahwa NTT merupakan provinsi yang masuk dalam zona merah human trafficking atau perdagangan orang. 

Politisi PDIP ini merasakan, berdasarkan pemberitaan media dan data yang diperoleh dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT, jumlah TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri khususnya di negara Malaysia dalam enam tahun terakhir mengalami peningkatan. 

BREAKING NEWS : Curi Motor, 2 Remaja Ditangkap Tim Jatanras Polres Manggarai, Simak Info

Mirisnya, kata politisi yang akrab disapa HH, para TKI yang pulang tanpa nyawa itu saat berangkat tidak melalui prosedur resmi. 

Striker Anyar Bali United Merapat ke Persib Maung Bandung, Bursa Pemain Liga 1 2020 PANAS

"Kita coba masuk melalui sisi pencegahan dan penegakan hukumnya. Kami dapat masukan bahwa ketiadaan anggaran menjadi faktor penentu penyelesaian masalah kemanusiaan ini. Selain itu penegak hukum ingin membentuk satgas yang didalamnya ada Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumham agar bisa memberantas masalah ini," kata HH. 

Bayi Enam Bulan di Sikka Meninggal Dunia Akibat DBD

Ia mengatakan, pihaknya akan membicarakan persoalan ini dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena untuk membentuk satgas merupakan kewenangan pusat sehingga berimplikasi pada penganggaran. 

"Dan anggaran juga perlu ditambahkan karena proses selama ini pihak keamanan sulit dalam anggaran," tambahnya. 

Ia mengatakan, ada Satgas yang dibentuk bersama pemerintah daerah, namun dalam proses pelaksanaan, koordinasi tidak berjalan lancar karena anggaran penanganan TPPO masih menggunakan anggaran dari masing-masing satuan. 

Halaman
123
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved