44 Pemilik Lahan Minta Bangun PLBN Napan

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Keseriusan 44 pemilik lahan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU untuk dibangunnya PLBN Terpadu Napan bukan isapan jempol.

"Kami telah menyerahkan secara suka rela, kami tidak menjual tanah. Tapi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur kami dukung.Jagan kecewakan masyarakat, di atas lahan ada 66 rumah tinggal, tapi telah menjadi program kami dukung," kata Mickhael Timo salah satu diantara 44 pemilik lahan dalam acara penegasan dan klarifikasi kesedian pemilik lahan bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi di kantor Desa Napan, Rabu (5/2/2020).

• Penyidik Polres TTU Lacak Perekrut TKI Ilegal

Dijelaksan oleh Linus Lusi bahwa rapat Klarifikasi ini penting, karena diangkat dalam forum resmi di tingkat provinsi masih ada warga yang menolak menyerahkan tanah.

"Maka kami hadir untuk mengecek kebenaran dan keseriusan. Karena pekerjaan ini melibatkan banyak pihak maka diperlukan kehatian-hatian dalam mendalami setiap informasi yang masuk. Terima kasih banyak ternyata hanya isu yang tidak benar," kata Linus dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM, Kamis (6/2/2020).

• BREAKING NEWS : Curi Motor, 2 Remaja Ditangkap Tim Jatanras Polres Manggarai, Simak Info

Dalam sesi tanya jawab, dikatakan oleh Maria Siki, isu pembangunan PLBN Napan 3 tahun lalu warga Napan telah mendengar. Karena itu selama 3 tahun pun mereka tidak memanfaatkan lahan tersebut untuk berkebun dan lain sebagainya.

Karena akan digunakan untuk membangun. Sebagai bukti keseriusan masyarakat pemilik lahan, maka pada Jumat, 6 Desember 2019 di ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati TTU, 44 orang hadir dalam acara sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan PLBN terpadu Napan bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Diakhir sosialisasi diikuti penandatanganan berita acara penyerahan lahan seluas 11,37 hektar agar secepatnya dibangun PLBN Napan.

"Sekarang kami hanya minta fakta dan realisasi pembangunan . Rapat dilantai 2 bagi kami telah final soal lahan, penyelesaian seperti apa kami mendengar saja keputusan pemerintah," katanya.

Dijelaskan oleh Linus Lusi bahwa Provinsi NTT bersyukur di tahun 2019 dipaketkan 2 PLBN sekaligus yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2019 bersama 11 PLBN lainnya di Provinsi Perbatasan Negara. Kehadiran 2 PLBN disambut gembira oleh kedua bupati, yakni TTU, Raymundus Fernandez dan Bupati Kupang , Corinus Manseno.

Rapat bersama kedua pemkab pun telah dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Kedua bupati pun senada meminta pemerintah provinsi bersama Kementrian PUPR dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk selalu berkordinasi agar segera direalisasi.

"Soal lahan menjadi urusan kabupaten akan kami siapkan," ungkap Linus menirukan penjelasan kedua bupati. Dalam rapat terpadu terakhir yang dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Djamaludin Achmad Rabu (29/1/2020) yang menghadirkan Pemkab TTU, BPN Provinsi,Pemkab Kupang sert Balai Prasarana Permukiman Wilayah .

Dalam arahan ditegaskan bahwa masyarakat perbatasan sangat terisolasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu ketika pemerintah pusat menentapkan 2 PLBN di daratan Timor, Kupang dan TTU perlu direspon dan tahun ini 2020 segera dibangun.

"Terkait soal pembebasan lahan yang mencuat dalam forum tadi, saya minta kepala BPP segera ke lokasi untuk cros cek kebenaran agar pembangunan segera dilaksanakan,"kata Linus.

Dalam penjelasan kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT yang diberi tugas oleh Kementrian PUPR untuk membangun PLBN Napan, Herman Tobo, ST, bahwa tahapan teknis untuk mendukung pembangunan sangat maksimal.

"Kita menunggu studi Apraisal atau timpenilai harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan besarnya ganti rugi," tukasnya.