Opini Pos Kupang

Ekonomi Ekstraktif dan Bias Pendapatan

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang: Ekonomi Ekstraktif dan Bias Pendapatan

Ekonomi Ekstraktif dan Bias Pendapatan
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang: Ekonomi Ekstraktif dan Bias Pendapatan

Oleh : Habde Adrianus Dami, Sekda Kota Kupang, 2010-2012, Alumnus Pascasarjana Studi Pembangunan, UKSW, Salatiga.

POS-KUPANG.COM - PERTUMBUHAN ekonomi nasional tahun 2019, sebesar 5.1 persen, yang diperkirakan masih bersifat bruto. Angka sebesar itu belum memasukkan faktor dampak dan kerusakan lingkungan dalam perhitungannya. Jika faktor tersebut dimasukkan, maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan secara netto akan berubah.

Ini Lokasi Wisata di Sumba Berpotensi Diguyur Hujan Ringan Siang Ini

Memang, belum ada studi mutakhir angka netto ini, namun, sebagai komparasi merujuk pada hasil riset The World Resources Institute (1989), bahwa pertumbuhan PDB Indonesia selama 1971-1984 sebesar 7,1 persen namun setelah dihitung depresiasi SDA dan lingkungan ternyata hanya 4 persen.

Karena itu, kerusakan ekologis, ekonomi dan sosial tidak dapat disembunyikan lagi. Sebagaimana, infografis Media Indonesia (18/01/2020), selama periode 1 Januari -31 Desember 2019, total bencana 3.814, dampaknya: meninggal 481 orang, hilang 111 orang, terdampak dan mengungsi 6,1juta orang, luka-luka 3,422 orang, sedangkan kerusakan meliputi: rumah penduduk 73,726 unit, fasilitas umum 2.024 unit, kantor 275 unit dan jembatan 450 unit.

Martinus Adat Urus Istri dan Anak Alami Gangguan Jiwa, Ini Langkah yang Dibuat Camat Poco Ranaka

Mengapa ini terjadi? Jawaban dalam konteks ekonomi menurut Alisjahbana (2006). Pertama, masalah eksternalitas, yaitu kegagalan pasar untuk memberikan gambaran biaya atau harga yang sesungguhnya dari suatu sumber daya kepada pelaku ekonomi atau pengambil kebijakan.

Tidak adanya pasar untuk berbagai SDA dan lingkungan menjadikan pelaku ekonomi menganggap ongkos penggunaan sumber daya tersebut rendah atau bahkan sama sekali tidak ada. Kedua, kegagalan institusional, dimana terjadi ketidakjelasan terhadap hak kepemilikan (property rights) dari berbagai SDA dan lingkungan.

Ketiga, kegagalan pemerintah, yakni kebijakan yang diambil pemerintah justru menimbulkan distorsi dan memberikan sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi terhadap nilai yang sesungguhnya dari SDA dan lingkungan.

Kecenderungan asimetris antara kepentingan ekonomi dan lingkungan bukanlah barang baru. Lingkungan memiliki nilai ekonomi dan finansial. Sebaliknya, kerusakan lingkungan berakibat kerugian ekonomi dan finansial.

Secara spesifik, bila kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi sebenarnya kita berbicara mengenai posisi sektor lingkungan. Dengan kata lain, ketergantungan kita pada sektor SDA dan lingkungan terlihat dari struktur ekonomi.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved