Opini Pos Kupang

Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang berjudul Pilkada Serentak 2020 yang berintegritas

Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak Opini Pos Kupang berjudul Pilkada Serentak 2020 yang berintegritas

Oleh : Evensius J. Anggal, (Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Timur Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat )

POS-KUPANG.COM - Kesuksesan pelaksanaan pilkada di berbagai Kabupaten/kota belakangan ini saling menginspirasi untuk terciptanya pemilu yang berintegritas tak terkecuali pilkada tahun 2020 yang kini berada di pelupuk mata. Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan hak pilih universal dan kesetaraan politik, sebagaimana dipopulerkan Global comision on election, democracy and security (Global Comission 2012 ).

Pemilu yang berintegritas ini saling menginspirasi, karena sebagaimana dikatakan oleh Eklik dan Svennson (1997), pemilu berintegritas menerapkan prinsip bebas dan adil, dalam pelaksanaannya, seluruh elemen yang terlibat didalamnya, baik penyelenggara maupun peserta tunduk pada nilai-nilai moral dan etika.

Komisi Kitab Suci KAK Talkshow Kitab Suci Bersama Anggota Legio Maria dan WKRI di Naikoten

Karena itu, pilkada 2020 ditantang menjadi pemilu yang berintegritas di tengah gangguan integritas penyelenggara dan tuntutan berbagai pihak yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Tanggung jawab terselenggaranya pemilu yang berintegritas pada pilkada 2020 ini berada di pundak penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan jajarannya.

Mengapa? Pertama, menurut Eiklik dan Svensson 1997 dalam Nasef ( 2020 ) penyelenggara adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin adanya pemilu yang bebas dan adil, sehingga menjaga keyakinan publik terhadap demokrasi.

Kedua, semakin kompleksnya teknis penyelenggara pemilu seiring dengan diterapkannya pemilu eksekutif dan legislatif yang dilakukan secara serentak di tingkat nasional dan tingkat lokal. Ketiga, adanya berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu.

Kodim 1618 TTU Salurkan Air Bersih ke Pos Napan

Berdasarkan pemikiran di atas, pada pilkada 2020 maka KPU mempunyai tugas mencari panitia ad hoc seperti PPK, PPS dan KPPS yang bernas yang memiliki kualifikasi sebagaimana disyaratkan undang-undang atau peraturan KPU demi terselenggaranya pilkada 2020 yang berintegritas.

Ujung Tombak Pemilu

Berdasarkan pemikiran ini maka tulisan ini mau menyoroti salah satu komponen penyelenggara pemilu yaitu PPK, PPS dan KPPS (panitia ad hoc). Mengapa? Karena mereka adalah penyelenggara dan bahkan mereka adalah ujung tombak yang berhadapan dengan kerja politik yang riil di lapangan yang bersentuhan langsung dengan sasaran pemilu, yaitu rakyat sebagai pemilik hak suara.

Halaman
123
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved