Capaian Kinerja Pajak di NTT 90,33 Persen

Secara nasional capaian kinerja pajak mencapai 84 persen. Namun untuk Nusa Tenggara (Nusra) 88 persen. Capaian ini berada diatas nasional

Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTT, menggelar Press Conference Annual Report Capaian Kinerja APBN 2019 dan Strategi Pelaksanaan APBN 2020 Provinsi NTT di Aula Lantai I Gedung Keuangan Negara Provinsi NTT, Selasa (28/1/2020). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Secara nasional capaian kinerja pajak mencapai 84 persen. Namun untuk Nusa Tenggara (Nusra) 88 persen. Capaian ini berada diatas nasional.

"Lebih membanggakan lagi di NTT mencapai 90,33 persen yang pertumbuhannya jauh di atas nasional," kata Kepala Kantor Wilayah DJP Nusra, Belis Siswanto, dalam Press Conference Annual Report Capaian Kinerja APBN 2019 dan Strategi Pelaksanaan APBN 2020 Provinsi NTT di Aula Lantai I Gedung Keuangan Negara Provinsi NTT, Selasa (28/1).

Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat NTT atas kontribusinya kepada negara melalui kepatuhan perpajakan.

Kepala BPS NTT Darwis Sitorus Saat Lakukan Sosialisasi: Ini yang Berubah dari IHK NTT

"Semoga tahun ini bisa ditingkatkan lagi sehingga NTT bisa maju dengan NTT Bangkit Menuju sejahtera, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat di NTT," tuturnya.

Ke depan, kata Belis, DJP akan lebih fokus dengan mengedukasi kepada wajib pajak (WP) karena pilar wajib pajak ada empat.

Pertama, registrasi. Karena masih banyak masyarakat yang secara syarat terpenuhi sebagai WP namun masih belum mendaftar sebagai WP.

"Kami ingin ketuk hati dengan melakukan program edukasi sosialisasi. Dari pilar registrasi, akhirnya paham dan mendaftarkan diri menjadi masyarakat WP," tuturnya.

Kedua, setelah memiliki NPWP maka WP wajib melaporkan SPT Tahunan. Saat ini di KPP Pratama sudah ramai melaporkan SPT Tahunan.

TKW Asal NTT Dilarikan ke Ruang Isolasi RS Sidoarjo, Terserang Virus Corona? Begini Kondisinya Kini

Ketiga, usai melaporkan tunaikan pembayaran dengan baik. Pembayaran perpajakan dilakukan melalui bank yang ditentukan. Pegawai DJP tidak menerima pembayaran perpajakan.

Keempat, harus dilaporkan sesuaikan data. Ia berharap tahun 2020 ada spirit bersama untuk bisa mencapai target dengan mengedepankan menghormati hak dan kewajiban.

"Pajak juga ingin mendorong iklim investasi yang kondusif di NTT dan kedepankan layanan dan komunikasi dengan baik. Jangan sampai ada kesan pajak itu menakutkan. Silahkan datang dan berkomunikasi. Pelaporan yang lebih simpel bisa menggunakan handphone dan pelayanan pun akan dibantu relawan pajak," tuturnya.

Perhatian Pemerintah Pusat

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT, Lydia Kurniawati Chrstyana sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTT, menjelaskan Account AP NTT dari penerimaan perpajakan sampai 31 Desember 2019 Rp2,7 triliun, penerimaan bukan pajak Rp0,57 triliun, belanja pemerintah pusat Rp10,18 triliun dana transfer ke daerah dan dana desa Rp6,27 triliun.

"Dilihat dari besaran rupiah dari tahun ke tahun untuk pagu belanja Kementerian/Lembaga mengalami peningkatan. Hal ini berarti NTT menjadi perhatian penting dari Pemerintah Pusat," ujarnya.

Hama Serang Tamanan Jagung Warga di TTS

Mengenai realisasi belanja pemerintah pada tahun 2019, kalau dilihat dari kondisi per 31 Desember 2019, dari sisi belanja kementerian atau lembaga 92,93 persen, transfer ke daerah dan dana desa 96,36 persen sehingga total 94,64 persen.

Lanjutnya, pada belanja pegawai begitu maksimal. Bila tidak maksimal berarti para ASN, guru dan profesi tertentu tidak mendapatkan penghasilan. Pagu belanja pegawai tahun 2018 Rp2,9 triliun, tahun 2019 sebesar Rp3,021 triliun dan 2020 sebesar Rp3,415 triliun.

"Yang ditonjolkan ini tumbuh positif dari alokasi pagunya, karena belanja pegawai mengalami peningkatan setiap tahun karena ada penyesuaian-penyesuaian, seperti adanya penambahan pegawai," tuturnya.

Pemkab Lembata Mulai Rancang Pilkades 2021

Ia mengatakan untuk kepentingan operasional pemerintah secara pagu mengalami peningkatan belanja pada 2020. Karena dari pagu 2020 sudah direalisasi per 28 Januari 2020 mencapai 0,41 persen.
Sedangkan untuk belanja barang pagu 2019 Rp4,179 triliun terealisasi Rp3,819 triliun atau 91,38 persen dan tahun 2020 pagu sebesar Rp4,306 triliun terealisasi per 28 Januari 2020 sebesar Rp17.651.000 atau 0,41 persen.

Dijelaskan lebih lanjut untuk belanja modal seperti penyediaan infrastruktur, gedung bangunan, peralatan dan mesin. Pertumbuhan dari 2019 ke 2020 cukup signifikan yaitu 53,55 persen

"Alokasi belanja modal tumbuh atau naik, walaupun secara realisasi memang ada kondisi realisasi belanja modal yang tidak terserap maksimal. Salah satunya belum siap pembebasan lahan yang digunakan untuk pekerjaan modal tertentu padahal seharusnya dilakukan selaras," ujarnya.

Virus Corona Merebak, 7 Mahasiswa Terisolir, 1 TKW Asal NTT Dilarikan ke Ruang Isolasi RS Sidoarjo

Lydia mengatakan bantuan sosial juga realisasinya menunjukkan kondisi yang bagus.
Ia juga menyampaikam terkait DAK fisik 2019 yang tumbuh 12,97 persen dari 2018 ke 2019 dan dari 2019 ke 2020 sebesar 1,38 persen karena ada beberapa kondisi atas pekerjaan DAK fisik tahun sebelumnya.

Disebutkannya realisasi DAK fisik di NTT yaitu untuk pendidikan Rp749 milyar, kesehatan Rp1,001 triliun, jalan Rp826 milyar, air minum Rp100 milyar dan irigasi Rp90 milyar.

Terkait dana desa, lanjutnya, serapannya maksimal karena dana desa harus disalurkan sesuai tahapan sehingga mencapai 99,8.

Diakuinya tidak mencapai 100 persen karena tahun sebelumnya masih ada dana desa di rekening kas umum daerah yang belum disalurkan sehingga 2019 ditahan oleh pemda.

Hujan Kurang Ratusan Hektar Lahan Sawah di Wanga, Sumba Timur Tak Bisa Digarap

"Baik DAK fisik maupun dana desa belum ada penyaluran sama sekali di lingkup pemprov NTT per 28 Januari 2020. Namun dalam satu dua hari ini ada beberapa desa di Labuan Bajo sudah siap untuk menerima penyaluran dana desa tahap I," terangnya.

Realisasi dana desa di NTT yaitu jalan desa sepanjang 2.456.826 meter, rumah layak huni sebanyal 15.108 unit, air bersih 31.029 unit l, PAUD sebanyak 1.579 unit dan 52 unit perpustakaan.

Lidya mengatakan, pada 2020 ini ada beberapa hal baru dan strategis di APBN 2020.

Salah satunya destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu Labuan Bajo. Pada 2019 ada penataan pembangunan Rp261,85 miliar, paket preservasi dan pembangunan jalan Rp65,09 miliar, bandar udara komodo senilai Rp15,26 miliar, pembangunan reklamasi dan pengembangan pelabuhan laut Rp35,21 miliar, BTN Komodo Rp1,32 miliar, dan penyediaan air baku Rp1,91 miliar.

Ia mengatakan belanja APBN sangat penting untuk dapat dieksekusi dengan baik karena akan mendukung pertumbuhan ekonomi NTT. Menurutnya, struktur ekonomi NTT triwulan III 2019 tumbuh 3,87 persen.

"Kami bertugas mengawal dengan baik setiap rupiah untuk pertumbuhan ekonomi apabila bila tidak bisa dilakukan dengan baik maka semuanya tidak dapat bertumbuh dengan baik," ujarnya.

Kanwil juga memonitoring kredit program pemerintah untuk mikro kecil lewat KUR dan ultra mikro. " Kami juga ikut mengawasi agar bisa dieksekusi dengan baik, tepat sasaran dan bermanfaat," tuturnya. 

Kegiatan Destinasi super prioritas Labuan Bajo tahun 2020

1. pemasangan perlengkapan jalan Rp0,49 miliar

2. pembangunan jalan Rp122,67 miliar

3. optimalisasi IPAL dan jaringan SPAM Rp11,9 miliar

4. Badan Otoritas PLBF Rp95,2 miliar

5. Penyediaan air tanah Rp3,9 miliar,

6. Bandara Komodo Rp210,65 miliar

7. Balai Taman Nasional Komodo Rp10,69 miliar. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved