Kisruh Eksekusi Lahan di Bakunase II, PN Kupang : Kalau Objek Tidak Sama, Eksekusi Tidak Dilakukan

juru sita PN Kupang dan pemohon eksekusi Yery E. Bilik ke Polda NTT pada Sabtu (25/1/2020) atas dugaan tindak pidana pengrusakan.

Kisruh Eksekusi Lahan di Bakunase II, PN Kupang : Kalau Objek Tidak Sama, Eksekusi Tidak Dilakukan
POS KUPANG/RYAN NONG
Humas PN Kelas IA Kupang Fransiskus W Mamo SH., MH 

Mamo menjelaskan, eksekusi tersebut merupakan putusan putusan yang bersifat condemnatoir atau perintah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/PDT.G/2014/PN.KPG tanggal 22 September 2015 yang dikuatkan sampai tingkat kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1784 K/PDT/2016 tanggal 8 November 2016. 

Pada 16 April 2018, penggugat Kornelis Bilik mengajukan permohonan eksekusi sehingga panitera membuat resume tertanggal 20 April 2018 untuk mengajukan kepada Ketua PN Kupang untuk dipelajari apakah perkara tersebut bisa di eksekusi atau tidak. 

Setelah dipelajari, Ketua PN Kupang mengatakan bahwa perkara tersebut dapat dieksekusi. Maka sesuai penetapan Ketua PN Kupang tanggal 21 Agustus 2018 bernomor 33/Pen.Pdt.Anm/2018/PN.KPG, termohon kemudian dipanggil sesuai relasi untuk dilakukan teguran pada 29 Agustus 2018 sesuai berita acara anmaning nomor 210/PDT.G/2014/PN.KPG supaya dalam tenggat waktu delapan (8) hari secara sukarela mengosongkan objek sengketa tersebut. 

"Sampai tenggang waktu yang diberikan, termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka Ketua PN Kupang pada 26 November 2019 memerintahkan panitera atau juru sita melakukan eksekusi putusan itu," jelas Mamo. 

Ia mengatakan, seharusnya proses eksekusi telah dilaksanakan pada 3 Desember 2019. Namun karena permintaan kuasa termohon eksekusi yang menyampaikan alasan ada perlawanan dari pihak ketiga, Rince Masu sebagai isteri termohon maka eksekusi ditunda. 

Selanjutnya, pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang juga telah memastikan lokasi tanah sengketa termasuk soal letak, luas dan batas dengan sita eksekusi pada 3 Desember 2019. Hal tersebut dituangkan dalam berita acara sita eksekusi nomor 210/PDT.G/2014/PN.KPG.

"Saat sita eksekusi untuk memastikan objek, semua tanda tangan termasuk tergugat atau termohon eksekusi yakni Samuel Benu, juga saksi dan termasuk Lurah. Jadi kalau objeknya tidak sama maka eksekusi pasti tidak dilakukan," katanya. 

Sementara itu, terkait upaya perlawanan hukum yang sedang berjalan oleh pihak ketiga, Mamo mengatakan bahwa sesuai Buku Pedoman Teknik Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, ketentuan pasal 227 RBG (Hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura), maka pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi.

Ia menjelaskan, hal tersebut berlaku kecuali apabila nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan akan ada putusan yang memenangkan perlawanan itu. 

Lembata Darurat Kekerasan Anak dan Perempuan

BERITA POPULER: Nasib Tenaga Honorer, Corona dan Pencegahannya & Penyebab Baterai HP Cepat Habis

"Pada upaya perlawanan, di tingkat PN sudah kalah dan demikian juga di tingkat PT sudah kalah," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong) 

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved