Lembata Darurat Kekerasan Anak dan Perempuan

Pediatri Sosial (Pedsos) yang berada di bawah kendali Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lembata.

Lembata Darurat Kekerasan Anak dan Perempuan
KOMPAS.com/SHUTTERSTOCK
Ilustrasi kekerasan seksual anak 

Lembata Darurat Kekerasan Anak dan Perempuan

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA--Data yang dirilis Dinas Kesehatan kabupaten Lembata cukup mencengangkan. Pada 2019, terdapat 177 kehamilan anak bawah di bawah umur. Angka tersebut disinyalir akan terus meningkat seiring bertambahnya kasus kekerasan terhadap anak di bawah usia 20 tahun. 

 Naasnya, Pemerintah Kabupaten Lembata juga telah membekukan personil yang aktif dalam Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam kebijakan merumahkan ribuan KSO pada 2018 silam. Padahal pada saat itu, banyak kasus kekerasan perempuan dan anak yang sedang ditangani lembaga tersebut.  

Kini urusan pendampingan anak dan perempuan di tangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pediatri Sosial (Pedsos) yang berada di bawah kendali Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lembata

Aktivis LSM Perlindungan Perempuan Dan Anak (Permata) Lembata, Maria Loka menjelaskan angka kehamilan anak di bawah umur itu yang sempat terdata, namun di luar data Dinas Kesehatan, masih banyak kasus kehamilan anak di bawah umur.  

 “kondisi kita sedang tidak ramah perempuan dan anak dalam banyak kebijakan. Contohnya, pada saat pemerintah menggelar festival tiga gunung, banyak anak diharuskan berlatih hingga malam hari, kemudian banyak anak-anak juga dibiarkan tidur bersama dalam satu ruangan yang sama. Situasi ini menjadi salah satu factor memicu kehamilan anak di bawah umur dan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Maria Loka di Lewoleba, Senin (27/1/2020)

Data yang ada menurutnya telah menunjukkan kalau kabupaten satu pulau ini berada dalam keadaan darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan

Dari kondisi ini, mantan pegawai P2TP2A itu mendukung pemerintah Kabupaten Lembata segera membentuk UPT penanganan Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.  

“Memang kita butuhkan sebuah unit penanganan terpadu seperti Satgas Perlindungan Anak Dan Perempuan yang pernah ada tahun 2017 silam. UPT itu terdiri dari kepolsian, Dinas Sosial, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat,serta instansi teknis lain,” ujar Maria Loka.  

Menurutnya, pemerintah masih apatis dalam urusan penanganan Masalah perempuan dan anak. Kalaupun ada keterlibatan pemerintah, lanjutnya, itu hanya keterlibatan orang per orang. "Dinas Sosial ada Pedsos dari pusat, tapi hadir saat pendampingan BAP sampai sidang, tetapi pendampingan untuk melihat korban itu seperti apa, tidak pernah," kata Maria.

“Jadi pemerintah kita sangat lemah, sementara kita di Lembata, korban kekerasan anak dan perempuan sangat banyak. Penanganan pendampingan pada saat terjadi kasus menjadi urusan yang sangat rumit karena pemerintah tidak punya dana untuk menangani korban kekerasan,” tambahnya.

Aaniaya dan Tikam Tukang Ojek di Kota Kupang, Ini Pasal yang Dikenakan untuk Pelaku

Terancam Gagal Tanam, Warga Wanokaka Desak Pemprov NTT Segera Perbaiki Irigasi Wanokaka

Dirinya berharap pemerintah segera membangun sebuah rumah aman bagi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lembata, di samping pembentukan UPT perempuan dan anak. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)
 

Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved