DPRD Ende Minta Pemerintah Segera Proses Wakil Bupati

Lembaga DPRD Kabupaten Ende meminta kepada Pemda Ende untuk segera memproses keberadaan wakil bupati Ende yang saat ini dalam kondisi lowong

DPRD Ende Minta Pemerintah Segera Proses Wakil Bupati
POS-KUPANG.COM/ROMUALDUS PIUS
DPRD Kabupaten Ende melakukan rapat dengan Pemda Ende, terkait keberadaan Wakil Bupati, Selasa (21/1/2020). 

POS-KUPANG.COM | ENDE - Lembaga DPRD Kabupaten Ende meminta kepada Pemda Ende untuk segera memproses keberadaan wakil bupati Ende yang saat ini dalam kondisi lowong.

Ketua DPRD Kabupaten Ende, Fransiskus Taso mengatakan hal itu saat melakukan pertemuan dengan Pemda Ende yang diwakili Asisten 1 Setda Ende, Kornelis Wara, Selasa (21/1).

Fransiskus mengatakan bahwa keberadaan seorang wakil bupati dinilai sangat penting guna membantu tugas-tugas seorang bupati dan apalagi regulasi sangat memungkinkan.

Kepala Dinas Perhubungan Sumba Barat Siagakan Staf Jaga di Pertigaan Gelora Pada Eweta

Oleh karena itu pihaknya mendorong pemerintah untuk segera memproses keberadaan Wakil Bupati.

Dikatakan masa kepemimpinan saat ini masih cukup lama jadi dengan demikian dirasa perlu ada seorang wakil bupati.

Asisten 1 Setda Ende, Kornelis Wara dalam kesempatan itu mengatakan Pemda Ende telah melakukan koordinasi dan konsultasi tentang mekanisme pemilihan Wakil Bupati pada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada, Rabu (14/1/2020).

Wartawan Istana yang Selamat Dari Kapal Tenggelam Langsung Kembali ke Jakarta

Dalam koordinasi didapatkan sejumlah informasi yakni, belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengangkatan wakil bupati maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang khususnya pasal 176.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 17 6 ayat 4 menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil bupati dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak kekosongan jabatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil bupati.

Dikatakan sesuai ayat 1 dan 2 maka partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 orang calon wakil bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna dewan.

Setelah wakil bupati dipilih dan atau ditetapkan dalam rapat paripurna maka dewan mengusulkan wakil bupati kepada gubernur melalui bupati. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved