Hadapi Pemilu Tahun 2020 Gerindra Gelar Konsolidasi Nasional

POS-KUPANG.COM|JAKARTA  - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya akan menggelar rapat konsolidasi nasional terkait kepemiluan yang dilaksanakan pada April atau Mei 2020.

Rapat tersebut menurut dia untuk membicarakan terkait persoalan kepemiluan seperti besaran ambang batas parlemen apakah perlu dinaikkan atau tidak dan sistem pemilu.

"Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan satu event nasional dari yang direncanakan pada bulan April atau Mei yang kita akan membahas masalah kepemiluan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

• Ini Pesan Jubir KPU NTT Yosafat Koli! Jangan Gadaikan Integritas

Dia mengatakan, di internal Gerindra belum dibicarakan terkait besaran ambang batas parlemen dan sistem pemilu apakah tertutup atau terbuka.

Menurut dia, rapat konsolidasi itu juga akan membahas kesiapan Gerindra menghadapi Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah.

Namun Dasco enggan menyebutkan nama event konsolidasi Gerindra tersebut, dan hanya dipastikan pelaksanaannya pada April atau Mei 2020.

• Sebelum Meninggal, Lina Mantan Istri Sule Tulis Surat Wasiat, Begini Isinya, Teddy Tak Dapat Bagian?

• Lakalantas di Jln Thamrin Kupang, Keluarga Melito Amaral Duga Meninggal Tak Wajar

• Jelang Konser Tunggal , Ayu Ting Ting Kini Sakit-Sakitan, Ruben Onsu Khawatir, Ternyata Ini Sebabnya

"Ada macam-macam namanya kalau di Gerindra," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas 5 persen DPR RI.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, Rakernas I PDI Perjuangan 2020 merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

• Intips 5 Zodiak Wanita yang Bawa Keuntungan bagi Pasang Prianya :Pria Beruntungn Bila Dapat Pisces

PDIP ingin meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) DPR dari saat ini 4 persen menjadi 5 persen.

PDIP juga ingin ada PT di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. (*)