Kelola Uang Negara, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran Ingatkan Ini Kepada Para Pejabat

Kelola uang negara, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran ingatkan ini kepada para pejabat

Kelola Uang Negara, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran Ingatkan Ini Kepada Para Pejabat
POS-KUPANG.COM/Teni Jenahas
Bupati Malaka Stefanus Bria Seran foto bersama Kapolres dan pimpinan forkompimda di sela-sela acara penerimaan Kapolres Malaka dan jajarannya di Pantai Motadikin, Kamis (9/1/2020). 

Kelola uang negara, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran ingatkan ini kepada para pejabat

POS-KUPANG.COM | BETUN - Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengingatkan para pejabat seperti kepala OPD, kepala desa, kepala sekolah dan kepala puskesmas agar dalam mengelola uang negara harus taat pada peraturan perundang-undangan.

Penegasan dari Bupati Stefanus Bria Seran ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara penerimaan Kapolres Malaka dan jajarannya di Pantai Motadikin, Kamis (9/1/2020) sore.

GMKI Waingapu Duga Pelantikan Pejabat Lingkup Pemda Sumba Timur Tidak Dilakukan Need Assesment

Penegasan Bupati Stef ini sejalan dengan apa yang disampaikannya kepada Kapolres Malaka saat itu agar mencegah korupsi di Malaka. Pecegahan korupsi merupakan permintaan yang paling pertama dari Bupati Malaka kepada Kapolres Malaka.

Setelah menyampaikan permintaan kepada Kapolres, Bupati perdana Malaka ini menegaskan kepada jajarannya seperti pimpinan OPD, para kepala sekolah, kepala puskesmas dan kepala desa.

Empat Lokasi Wisata di Pulau Sumba Diprakirakan BMKG Siang Hari Ini Diguyur Hujan

Sambil memalingkan muka ke arah barisan para kepala sekolah, kepala puskesmas dan kepala desa, Bupati yang akrab disapa SBS ini mengingatkan mereka semua agar dalam mengelola uang negara harus taat aturan.

"Ingat, para kepala sekolah dan kepala puskesmas supaya kelola uang yang baik. Para kepala desa supaya gunakan dana desa dengan baik dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku", tegas Bupati Stef.

Bupati Stef mengungkapkan, dua jenis korupsi yang biasa dilakukan yaitu, fiktif dan mark up. Untuk memperjelas dua jenis korupsi tersebut, Bupati Stef langsung memberikan contoh. Katanya, fiktif itu, ada rencana untuk beli satu balpoin dengan harga 1.000 tetapi tidak dibeli. Itu fiktif. Sedangkan mark up, harga satu balpoin 1.000 tetapi dinaikan menjadi 10.000.

Menurut Bupati pencetus program RPM ini, untuk mencegah tindakan korupsi harus dilakukan pengawasan sejak awal. Oleh karena itu, diharapkan kepada Kapolres dan Kejari Belu yang saat itu juga hadir agar melakukan pendampingan sejak awal penyusunan dokumen.

Lanjut Bupati Stef, pencegahan dini terhadap korupsi jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan sudah banyak terjadi korupsi baru dilakukan pencegahan.

"Pak kapolres dan Pak kejari, kalau banyak kepala desa di daerah ini yang dipenjara karena korupsi berarti kita gagal. Saya, pak kapolres dan pak kejari, kita gagal", ungkap mantan Kadis Kesehatan Provinsi NTT.

Bupati menambahkan, apabila upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi masih ada yang melawan maka aparat penegak hukum bisa tangkap dan proses hukum hingga penjara.

"Jika sudah dicegah tapi dia melawan maka tangkap dan masukan dia ke penjara", tegas Bupati Stef disambut tepukan tangan dari hadirin. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved