GMKI Waingapu Duga Pelantikan Pejabat Lingkup Pemda Sumba Timur Tidak Dilakukan Need Assesment

Aktivis GMKI Waingapu Duga Pelantikan Pejabat Lingkup Pemda Sumba Timur Tidak Dilakukan Need Assesment

GMKI Waingapu Duga Pelantikan Pejabat Lingkup Pemda Sumba Timur Tidak Dilakukan Need Assesment
ISTIMEWA
Pengurus dan anggota GMKI Cabang Waingapu 

Aktivis GMKI Waingapu Duga Pelantikan Pejabat Lingkup Pemda Sumba Timur Tidak Dilakukan Need Assesment

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI) Cabang Waingapu angkat bicara terkait Pelantikan pejabat di lingkup Pemda Sumba Timur yang dilantik langsung oleh Bupati Sumba Timur Drs Gidion Mbilijora, M.Si pada tanggal 7 Januari 2020 lalu. GMKI Cabang Waingapu menduga tidak dilakukan need assesment pada pejabat ASN yang dilantik tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua GMKI Cabang Waingapu, Lukas Taramata melalui Press Realis yang dikirim oleh Sekertaris GMKI Cabang Waingapu, Oktavianus Datu Biru kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (10/1/2020).

BMKG Prediksi Hari Ini Suhu Udara di Waingapu dan Sekitarnya Sampai 34 Derajat Celsius

Dikatakan Lukas, perombakan birokrasi ini menjadi perhatian serius dan kritikan GMKI Cabang Waingapu, sebagai bagian dari yang memiliki fungsi kontrol terhadap keberlangsungan pembangunan di Sumba Timur.

Lukas menyampaikan, pihak GMKI Cabang Waingapu mengapresiasi niat baik dari Bupati untuk bisa lebih mengoptimalkan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi yang menjadi kritikan pihaknya yakni proses penempatan pejabat pemerintahan di lingkup Pemda yang harus menjadi perhatian serius bagi Bupati Sumba Timur selaku pengambil kebijakan untuk meletakan seseorang pada jabatan strategis.

SMAN Noemuti Timur Gelar Natal dan Tahun Baru Bersama

Karena itu, kata Lukas, menurut GMKI Waingapu dalam menjalankan roda pemerintahan, baiknya harus mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas. GMKI Cabang Waingapu menilai bahwa penempatan jabatan tersebut tidaklah the right man on the right job sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

"Bahkan beberapa dinas-dinas strategis mengalami kekosongan Kadisnya, yang seharusnya dinas tersebut harus terisi karena harus mengambil kebijakan tertentu. Misalnya Dinas Pertanian dan Pangan yang mengalami kekosongan Kepala Dinas, melihat Sumba Timur saat ini dalam menghadapi musim tanam ditambah dibeberapa wilayah mengalami keterlambatan masa tanam sehingga ini membutuhkan perhatian khusus Pemda dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan,"kata Lukas.

"Dinas Kesbangpol yang sudah sekian lama mengalami kekosongan Kadis yang seharusnya mutasi kemarin kekosongan itu terisi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) juga terjadi kekosongan dalam mutasi kali ini, yang menurut kami Dinas ini sangatlah penting karena berhubungan dengan kemanusiaan terlebih dalam beberapa waktu lalu GMKI Kupang bersama GMKI Waingapu bersama-sama mengusut dan mengembalikan 8 orang Warga Sumba Timur yang menjadi korban pemalsuan dokumen. Puji Tuhan mereka saat ini sudah kembali di tengah keluarga mereka,"tambah Lukas.

Dengan dasar itu, kata Lukas, maka GMKI Cabang Waingapu menduga bahwa mungkin saja, tidak dilakukan need assesment pada pejabat ASN yang dilantik tersebut. Selain itu tidaklah kelihatan kinerja dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menyeleksi setiap individu yang diangkat menjadi pejabat karena dalam kompetensi dimaksud, kualitas akan spesifikasi ilmu yang dimiliki dan latar belakang pengalaman juga haruslah menjadi indikator.

Lukas mengatakan, meski demikian GMKI Cabang Waingapu, menyerahkan dan percayakan seutuhnya kepada yang memiliki kuasa dan wewenang dalam menentukan jabatan, sekiranya tidak ada nilai subjektifitas yang melekat pada mutasi dimaksud.

GMKI Waingapu pun berharap kedepannya mungkin di kemudian terjadi lagi pergantian pejabat di lingkup Pemda, Bupati Sumba Timur haruslah bisa objektif untuk menentukan setiap individu yang mengisi jabatan-jabatan strategis yaitu haruslah memiliki kemampuan berdasarkan dengan pengalaman dan basic ilmu yang dimiliki demi pengoptimalan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur.

"Selaku Pimpinan, Bupati diingatkan haruslah Berintegritas terhadap apa yang pernah dijanjikan lewat perkataan pada saat masa kampanye, karena itu bisa sangat berpengaruh pada elektabilitas politik dari Bupati sendiri, Sekiranya perkataan haruslah seturut dengan tindakan,"pungkas Lukas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved