Soal Pinjaman Daerah, Patris Lali Wolo : Kami Bukan Tidak Dukung Percepatan Pembangunan
pinjaman daerah, kemudian pemerintah mengukur atau menilai kualitas DPRD NTT hanya dari pinjaman daerah.
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Soal Pinjaman Daerah, Patris Lali Wolo : Kami Bukan Tidak Dukung Percepatan Pembangunan
POS-KUPANG.COM|KUPANG - "Kami di DPRD NTT ini bukan tidak dukung program pemerintah untuk percepatan pembangunan. Kami dukung dan itu sudah terwujud ketika DPRD NTT menandatangani APBD 2020,".
Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Patris Lali Wolo,S.Pt, M.M, Rabu (8/1/2020).
Patris mengatakan, jangan sampai hanya dengan pinjaman daerah, kemudian pemerintah mengukur atau menilai kualitas DPRD NTT hanya dari pinjaman daerah.
Menurut Patris, terkait dengan pinjaman daerah Rp 900 miliar itu, DPRD NTT mendukung karena tujuan untuk percepatan pembangunan.
"Kita mendukung asalkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Sebenarnya, proses ini berjalan lancar, namun mengapa untuk percepatan, namun dari awal tidak dituangkan dalam KUA-PPAS," kata Patris.
Dia mempertanyakan, mengapa ada program percepatan, namun pemerintah sejak awal tidak menuangkan atau memasukan pinjaman daerah itu dalam KUA-PPAS.
"Ini harus diluruskan agar jangan sampai seolah-olah bola panas itu ada di DPRD. Kita dukung percepatan, adalah prosedur dan mekanismenya benar, sehingga jangan sampai kualitas DPRD hanya diukur dari pinjaman daerah itu," katanya.
Patris mengatakan, mereka tersinggung apa yang disampaikan gubernur soal kualitas yang pas-pasan.
"Yang tidak setuju dengan pecepatan siapa, kita dukung, hanya mekanisme dan prosedur kita pertanyakan. Kalau menghambat, maka APBD 2020 kemarin kami tidak tandatangan," katanya.
• Penuhi Panggilan Polisi, Robertus Kefi Serahkan Dua Dokumen Penting ke Penyidik Polres TTU
• GENDANG PERANG DITABUH :Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Peringatkan Keras AS Info
• Rekonstruksi Ibu Muda yang Aniaya Bayi 2 Tahun Hingga Tewas Diwarnai Kemarahan Warga
Dikatakan, mereka diutus ke DPRD NTT karena berkualitas.
Bahkan, lanjutnya, DPRD dan eksekutif adalah mitra sejajar.
"Akhirnya juga yang bahas APBD adalah yang kualitas pas-pasan.Kita jalankan tugas dan fungsi melekat sesuai perintah UU.Kita sesalkan pernyataan bahwa kualitas DPRD pas-pasan dan seolah olah kita tidak mendukung percepatan, karena itu kami minta klarifikasi kualitas pas-pas itu yang bagaimana," kata Patris.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
