Wabup Belu, J.T Ose Luan: Mutasi Pejabat Adalah Kewenangan Mutlak Bupati

Wabup Belu, J.T Ose Luan: Mutasi Pejabat Adalah Kewenangan Mutlak Bupati

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA--Pelaksanaan mutasi para pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkup Pemerintah Kabupaten Belu yang berlangsung Sabtu (4/1/2019) untuk mengisi kekosongan jabatan, bukan karena kepentingan politik.

Mutasi merupkan kewenangan mutlat bupati tanpa diintervensi oleh pihak lain termasuk anggota DPRD. Pelaksanaan mutasi juga dilakukan setelah melalui tahapan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta diawasi Komisi ASN.

"Mutasi itu kewenangan mutlak bupati tanpa ada intervensi dari pihak lain. Dalam hal mutasi, semuanya sudah melalui tahapan mekanisme dan prosedur yang berlaku", tegas Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan yang dikonfirmasi Pos Kupang.Com, Selasa (7/1/2020).

Wabup Ose Luan dikonformasi terkait dengan adanya penilaian miring dari masyarakat termasuk anggota DPRD Belu terkait dengan mutasi 240 pejabat eselon di lingkup Pemkab Belu yang dilantik, Sabtu (4/1/2020).

Ada yang mengatakan, mutasi tersebut bermuatan politik dan ada juga yang berkomentar bahwa pelantikan tersebut tidak melalui mekanisme uji kompetensi.

Menanggapi berbagai komentar tersebut, Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan menegaskan, mutasi pejabat eselon merupakan kewenangan mutlak bupati. Mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan juga ada penyesuaian nomenklatur OPD sehingga seorang kepala dari OPD yang bersangkutan harus dilantik kembali.

Ose Luan mencontohkan, Kepala Dinas PUPR dilantik karena ada penyesuaian nomonklatur dinas. Sebelumnya, nomenklatur dinas tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sekarang berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian, nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Atas perubahan nomenklatur dimaksud maka seorang kepala dinas dilantik lagi untuk penyesuaian dengan nomenklatur terbaru. Apabila tidak dilantik untuk penyesuaian, lanjut Ose Luan, maka pejabat yang bersangkutan secara administrasi bisa cacat.

Terkait banyaknya pejabat yang dimutasi, Ose Luan mengatakan, hal itu juga untuk pengisian lowongan dan penyesuaian nomenklatur jabatan. Ia mencontohkan pada BP4D, kepala badan tidak dilantik tetapi bidang-bidangnya harus dilantik untuk mengisi jabatan yang ada.

Terkait mutasi pejabat eselon II, Ose Luan mengatakan, pejabat eselon II yang mengisi jabatan yang lowong sudah melalui tahapan seleksi oleh tim pansel yang melibatkan Sekda, Akademisi dari Undana dan Inspektur Kabupaten Belu.

Sedangkan Assesor adalah tim yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan uji kompetensi para pejabat dan mereka kerja tanpa ada intervensi dari siapapin termasuk bupati. Hasil uji kompetensi itu akan menghasilkan tiga nama pejabat berdasarkan perengkingan dari satu sampai tiga. Selain itu, mutasi pejabat juga bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari komisi ASN di Jakarta.

Ose Luan mengatakan, bila ada orang yang memberikan tanggapan miring terkait dengan mutasi pejabat maka hal itu menunjukkan ketidakpahamannya dalam aturan birokrasi. Dan komentar seperti itu biasanya datang dari keluarga-keluarga pejabat yang merasa kurang puas karena dimutasi. Padahal, sesungguhnya, jabatan yang diberikan adalah kepercayaan pimpinan. Sebagai penerima kepercayaan seharusnya loyal terhadap pimpinan dalam hal ini Bupati.

Ose Luan juga menambahkan, saat dulu ia menjadi Sekda pernah melantikan 700 orang pejabat dan tidak ada satupun orang yang menyampaikan tanggapan bernada protes.

• Daftar 20 Jenis Mimpi yang Ternyata Ada Maknanya, Mimpi Ular , Tiup hingga Dilamar Ini Artinya

• Tes Kepribadian - Apa yang Kamu Lihat Pertama Kali Ungkap Karakter Aslimu, Ayo Dicoba Sekarang

"Dulu saya pernah lantik sampai 700 orang tapi tidak ada yang beri tanggapan protes. Mungkin dulu belum ada medsos. Tapi sekarang dunia medsos jadi mudah sekali menilai", ungkap Ose Luan. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas/ADVETORIAL).