Solider Buat Korban Bencana

Mari membaca dan simak Salam Pos Kupang berjudul: solider buat korban bencana

POS-KUPANG.COM - Bencana banjir yang menimpa Jakarta saat ini tentu satu peristiwa terakhir diawal tahun 2020 ini. Hal itu menceritakan berbagai hal penting. Diantaranya, banjir yang menerjang Jakarta tentu merupakan akibt dari perilaku hidup masyarakat.

Sangat miris kalau mengatakan, Pemerintah DKI sepertinya tidak melakukan apa-apa terkait kasus itu. Namun hal yang sebenarnya harus dipikirkan, banjir yang menerpa Jakarta merupakan banjir kiriman. Itu berarti, ada faktor yang kurang beres di tempat lain sehingga Jakarta menerima semuanya sebagai akibat.

• Trotoar Bukan Untuk Kendaraan Bermotor, Ini Tanggapan Kasat Pol PP Kota Kupang

Kebijakan apapun yang dilakukan Pemkab DKI tentu tidak bisa sendirian tanpa melibatkan Pemprov Jawa Barat dan Provinsi Banten. Tiga pemerintah ini harus membahas secara detail, apa seharusnya mereka lakukan sehingga tidak terjadi lagi bencana seperti sekarang.

Lalu bagaimana dengan Provinsi NTT? Daerah ini juga sangat rentang dengan berbagai bencana. Sangatlah wajar bila Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi kuatir dan minta kepada masyarakat NTT agar waspada dengan cuaca ekstrim.

Kondisi seperti ini tentu tidak bisa diprediksi kapan bakal terjadi. Hanya saja, butuh kewaspadaan dari setiap warga untuk menjaga dirinya dengan baik dan benar.

• Jejak Kemanusiaan, Kebijakan Pemda dan Human Trafficking

Bencana yang terjadi menyeluruh tentu bisa diatasi dan butuh sikap solider dari sesama. Mungkin saja, kasus banjir di Jakarta butuh bantuan atau masukan dari daerah lain, bagaimana harusnya menata Jakarta agar menjadi lebih baik. Kemudian, soal dana tentu harus banyak disiapkan untuk mengantisipasi bencana.

Konteks Jakarta tentu tidak masalah soal dana. Tetapi dalam konteks NTT hal ini menjadi sangat krusial. Selama ini, bantuan pusat menjadi andalan pemerintah NTT bila terjadi bencana dadakan seperti, tanah longsor, banjir, gempa dan lain sebagainya.

Agar kondisi ini bisa tertanggulangi maka pemerintah provinsi NTT dan Kotamadya/kabupaten sudah saatnya mencadangkan dana di APBD I dan II untuk antisipasi bencana.

Kita jangan lagi mengharapkan 'hadiah' dari pusat setiap waktu tetapi sendiri harus berupaya saving dalam penanggulangan masalah emergency.

Bagi kabupaten di NTT, sebaiknya kita juga saling bahu membahu bila satu daerah tertimpa bencana. Faktanya di NTT, sangat kurang partisipasi pemerintah kabupaten dalam konteks solidaritas dalam membantu sesama warga lainnya yang tertimpa bencana. Jadi harus mulai tumbuh kesadaran bersama menyelesaikan soal secara bersama pula. (*)