Usai Cuek-cuekan Sama Anies Baswedan Menteri PUPR Bocorkan Hal Terkait Jakarta Sebut Nama Jokowi

Usai Cuek-cuekan Sama Anies Baswedan Menteri PUPR Bocorkan Hal Terkait Jakarta Sebut Nama Jokowi

POS-KUPANG.COM - Usai Cuek-cuekan Sama Anies Baswedan Menteri PUPR Bocorkan Hal Terkait Jakarta Sebut Nama Jokowi

Meski berbeda pandangan dengan Gubernur DKI Jakarta tentang cara penanganan banjir di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), Basuki Hadimuljono menyatakan sudah mempunyai rencana untuk menangani banjir di Jakarta.

Dalam keterangan pers Jumat (3/1/2020), Basuki menegaskan apa yang akan dilakukannya hanya menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), untuk menangani banjir di Jakarta.

• Waspada! Ini Daftar Penyakit yang Mengintai Masyarakat Indonesia Tahun 2020 Ada DBD Hingga Keracunan

• ASN di Kabupaten TTU Belum Masuk Kerja

• Simak Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Indonesia Sabtu 4 Januari 2020 Jakarta & Kupang Hujan Lokal

Sebelumnya beredar kabar jika Menteri Basuki dan Anies baswedan berbeda pendapat terkait penanganan banjir di Jakarta hingga menuai kritik dari berbagai pihak.

Menteri Basuki menyebut, pembangunan bendungan di hulu dan sodetan Kali Ciliwung serta normalisasi kali menjadi fokusnya.

"Bendungan Sukamahi dan Ciawi, semua akan kita selesaikan pada 2020, pembebasan lahan sudah lebih 95 persen, dan fisiknya bisa kita lakukan secepatnya," terang Basuki, di Istana Negara Jakarta.

Selain itu, pembangunan Sudetan juga akan terus dilanjutkan.

Seperti diketahui, pembangunan sodetan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) saat ini baru selesai sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1,2 km.

Pembangunan sodetan tersebut mandek karena terhalang oleh pembebasan lahan.

Namun demikian, dikatakan Basuki, saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berdiskusi dengan masyarakat untuk membahas pembebasan lahan.

"Ini pak gubernur sudah berdiskusi bermusyawarah dengan masyarakat untuk pembebasan intiknya, supaya kita bisa bikin intik di ciliwung untuk bisa dialirkan," ujar Basuki dikutip Tribunnews.com dari Kompas TV.

Selain dua hal tersebut, Menteri PUPR juga akan melakukan upaya normalisasi kali.

Menurutnya, saat ini pihaknya telah menyiapkan rusun untuk 800 KK yang akan dipindahkan dari sepanjang aliran kali.

"Kalau untuk normalisasi kita sudah menyiapkan rusunnya, untuk 800 KK bisa kita pindahkan ke sini. Jadi kita sudah siapkan di pasar rumput," kata Basuki.

Menurut Basuki, normalisasi ataupun naturalisasi intinya sama saja, yakni kali tersebut perlu dilebarkan.

"Semua butuh dilebarkan kemudian dibikin supaya penampung air lebih banyak," terang Basuki seperti dikutip dari Kompas.com.

"KBT itu sekarang kan kayak Kelapa Gading sudah enggak kebanjiran. Jadi itu tetap pemprov tugasnya membebaskan lahan, kami membangun, itu kolaborasi," kata Basuki di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Instruksi Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pesan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam menaggulangi bencana, terutama urusan banjir.

Hal itu disampaikan Presiden di depan para wartawan saat berada di Istana Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (1/1/2020).

Menurutnya, keselamatan warga menjadi prioritas dalam penanganan banjir ini.

“Jadi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), pemerintah provinsi, Basarnas, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan kepada warga yang terkena bencana banjir. Itu yang pertama,” jelas Presiden, dikutip situs Setkab.go.id.

Selain itu, Jokowi juga berharap agar fasilitas umum yang terdampak banjir agar segera dilakukan normalisasi.

Presiden Jokowi juga mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dalam menghadapi datangnya musim hujan yang berpotensi banjir di sejumlah daerah.

Puncak Hujan Februari-Maret

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa saat ini wilayah Pulau Jawa serta Bali telah memasuki musim penghujan.

Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saepudin mengatakan, puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2020.

"Puncak musim hujan kita prediksikan pada periode Februari-Maret," tutur Miming saat diwawancara KompasTV, Rabu (1/1/2020) sore.

Namun demikian, dikatakan Miming, curah hujan pada bulan Januari nanti juga cukup potensial tinggi.

"Dan ini tentunya kondisi curah hujan ekstrem masih cukup potensial dari bulan januari kemduian bulan februari lalu Maret sebagai puncak musim hujan yang harus diwaspadai," terangnya.

Artinya bahwa kejadian hujan dengan intensitas lebat itu akan lebih sering terjadi pada hari-hari di bulan tersebut.

"Jadi antara periode antara bulan februari hingga maret kejadian hujan lebat akan lebih sering terjadi," jelas Miming. (Tribunnews.com/Tio)

Hujan kritikan terus mengarah kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pasca banjir  melanda Jakarta dan menewaskan puluhan korban jiwa.

Kritikan pedas kali ini datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Politisi PDIP itu  menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang dilema.

• Waspada! Ini Daftar Penyakit yang Mengintai Masyarakat Indonesia Tahun 2020 Ada DBD Hingga Keracunan

• Simak Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Indonesia Sabtu 4 Januari 2020 Jakarta & Kupang Hujan Lokal

• Hi Guys! Shio Kuda & 3 Shio Ini Diramal Bakal Beruntung Hari Ini Sabtu 4 Januari 2020, Ada Punyamu?

• Hi Moms, Teguk Minuman Hangat Ini Yang Bisa Mengatasi Nyeri Haid

Alasannya lebar sungai di Jakarta makin sempit karena terokupasi rumah penduduk.

"Semua kali menyempit karena ada okupasi dari masyarakat. Kan kali perlu dilebarkan supaya daya tampung lebih banyak. Tapi karena janji kampanye pak Anies tidak ada penggusuran, maka dia terbelenggu oleh janji itu," ungkap Gembong Warsono kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2020).

Karena terbelenggu dengan janjinya sendiri, Anies Baswedan menurutnya hanya tertegun tanpa tindakan.

Menurutnya, pelebaran sungai mau tidak mau harus dilakukan jika ingin Jakarta bebas banjir.

 Sebab kata dia, salah satu masalah utama Jakarta kebanjiran karena upaya-upaya ilegal warga yang mengokupasi tanah di bantaran sungai.

Upaya-upaya itu membuat lebar sungai tak kunjung bertambah.

"Karena terbelenggu, dua tahun nggak ngapa-ngapain. Problemnya di situ. Yang pasti, perlu kita ingatkan kepada pak Anies, bahwa seluruh kali yang ada di Provinsi DKI Jakarta itu tidak ada satupun yang tambah lebar," kata Gembong.

Petisi pencopotan Anies Baswedan

Petisi pencopotan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali viral di tengah bencana banjir yang melanda ibu kota.

Padahal petisi pada laman change.org itu dibuat sejak satu tahun lalu.

Lama tak terpantau, kini petisi itu sudah ditandatangani 204.346 terhitung pukul 18.38 WIB dan terus meningkat.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.

Sebab kata dia, mereka tidak terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.

Melainkan murni dampak dari kenyamanan masyarakat terganggu karena banjir yang mengepung ibu kota beberapa hari kemarin.

"Itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat yang terlepas dari kepentingan politik. Ini aspirasi yang sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, semata-mata hanya kepentingan mereka yang kenyamanannya terganggu. Saya kira kita hargai sikap itu," kata Gembong Warsono kepada Tribunnews.com, Jumat (3/1/2020).

Bahkan katanya, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam petisi perlu direspons Anies Baswedan selaku pihak tertuduh.

Apalagi pertimbangan fraksi PDIP, program kerja mantan Mendikbud itu tidak berfokus pada pengentasan masalah banjir.

Padahal banjir jadi persoalan paling dasar di Jakarta.

"Selama ini kan memang pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi. Bisa kita minimalisir," ujarnya.

"Itu sikap masyarakat yang secara bijak perlu direspons oleh gubernur," ungkapnya.

Diketahui petisi permintaan pencopotan Anies dari jabatannya pertama kali diiniasiasi oleh Opini Kamu sejak tahun lalu dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam keterangannya, akun Opini Kamu menulis, kondisi DKI Jakarta semakin memburuk setelah era kepemimpinan Anies Baswedan.

Anies, tulis akun tersebut, dirasa gagal memimpin Jakarta.

• Waspada! Ini Daftar Penyakit yang Mengintai Masyarakat Indonesia Tahun 2020 Ada DBD Hingga Keracunan

• ASN di Kabupaten TTU Belum Masuk Kerja

• Simak Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Indonesia Sabtu 4 Januari 2020 Jakarta & Kupang Hujan Lokal

• Kepoin Ramalan Cinta Zodiak Sabtu 4 Januari 2020 Libra Cemburu Buta Scorpio Main Api Zodiak Lain?

• Kepoin Ramalan Cinta Zodiak Sabtu 4 Januari 2020 Libra Cemburu Buta Scorpio Main Api Zodiak Lain?

• Hi Guys, Abaikan 8 Hal Ini Karena Dianggap Mitos Terkait Dengan Olahraga

Sebut saja APBD DKI Jakarta pada 2018 yang membengkak termasuk gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai puluhan juta per orang.

Opini Kamu juga menyinggung soal banjir yang kembali muncul, PKL yang berada di badan trotoar, sampah menumpuk, hingga diskotik yang ditutup buka kembali.

"Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri memanggil dan MENCOPOT Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta! Jangan ditunda lagi!" tulis petisi tersebut.(*)