Didatangi MP3K, Kejari TTU Akui Tak Ada Memori Kasus Lama

Namun, ketika dirinya membaca petisi tersebut, ternyata banyak sekali kasus korupsi yang ditangani.

POS KUPANG/THOMAS MBENU NULANGI
MP3K saat bertemu dan berdiskusi dengan Kejari TTU Bambang Sunardi, di ruang kerjannya, Selasa (3/12/2019). 

Didatangi MP3K, Kejari TTU Akui Tak Ada Memori Kasus Lama

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Bambang Sunardi mengaku tidak mengetahui bahwa terdapat tunggakan kasus korupsi seperti disampaikan Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MP3K).

Dijelaskannya, sejak dirinya menjadi Kejari TTU menggantikan Kajari lama, Kejari TTU yang lama tidak meninggalkan tunggakan kasus korupsi satu pun kepadanya. Namun, ketika dirinya membaca petisi tersebut, ternyata banyak sekali kasus korupsi yang ditangani.

"Jadi laporanya tidak ada tunggakan.Tidak ada. Jadi ,apa yang harus saya kerjakan kalau tidak ada. Seperti empat jalan di perbatasan dan yang lain itu tidak ada," kata Bambang saat bertemu dengan sejumlah orang yang tergabung dalam MP3K, di ruang kerjannya, Selasa (3/12/2019).

Bambang mengungkapkan, memang ada tunggakan kasus yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yakni mengeksekusi tiga orang terpidana kasus korupsi jalan perbatasan. Menurutnya, tiga terpidana itu yang menjadi tugasnya untuk diselesaikan.

"Yang satu sudah saya masukan, tinggal dua yang belum. Tapi saya yakin sebelum Desember berakhir, saya berusaha untuk dua orang itu masuk. Kemaren saya jemput paksa yang satu sudah masuk itu," terangnya.

Bambang mengatakan, terkait dengan penyelidikan kasus jalan dalam Kota Kefamenanu, pihaknya sudah menghentikan penyelidikan kasus tersebut karena tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses penyelidikan kasus itu.

"Karena dari hasil lapangan, dari ahli yang kita bawa ke lapangan, ahli dari Poltek, tidak ada kerugian negara. Justru ada volume yang lebih. Maka saya laporkan ke pimpinan, ke kajati. Ya sudah kalau tidak ada, dihentikan," ungkapnya.

Dijelaskannya, didalam prinsip tindak pidana, harus ada perbuatan melawan hukumnya. Namun hal tersebut harus kerugian negaranya. Jika tidak ada kerugian negara, maka pihaknya tidak bisa memaksa.

Sementara itu, Koordinator dari MP3K, Viktor Manbait mengatakan bahwa petisi yang diserahkan itu sekaligus menjadi laporan kepada Kejari TTU untuk segera menindak lanjuti tunggakan-tunggakan kasus yang ada.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved