BREAKING NEWS : Polemik Guru Kontrak, PMKRI Kefa Duduki Kantor DPRD dan Bupati TTU

PMKRI juga meminta agar kedua lembaga yang terhormat dan terpercaya ini segera duduk bersama dan tidak saling mengkambing hitamkan untuk segera menyelesaikan nasib tenaga kontrak daerah dalam hal ini 1.187 orang yang saat ini terkatung-katung nasibnya

Keempat, PMKRI menilai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TTU yang menangani dinas teknis dalam merekrut tenaga kotrak daerah tidak memiliki kepasitas yang mumpuni untuk memimpin instansi dimaksud.

Hal ini dikarenakan bahwa proses perekrutan tenaga kontrak daerah tidak memiliki dasar kajian yang jelas sehingga akan menambah beban dan merugikan pemerintah daerah tetapi yang mirisnya masih diberikan kepercayaan untuk merangkap jabatan sebagai Plt. Sekretaris Daerah.

Hal krusial yang paling dikesalkan adalah pernyataannya kepada media online VOX NTT tanggal 29 september 2019 terkesan mencuci tangan dan tidak bertanggung jawab atas Persoalan ini. Oleh karena itu PMKRI mendesak Bupati TTU untuk segera mencopotnya dari jabatannya.

Kelima, Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Kefamenanu memberikan deadline waktu satu minggu ke depan untuk merealisasikan tuntutan PMKRI, jika tidak kami akan kembali lagi bersama masyarakat TTU untuk melakukan demostrasi dengan jumlah masa yang lebih banyak dan akan membuat posco peduli TEKO didepan kantor Bupati TTU dan DPRD Kab TTU. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)