Aksi PMKRI Kefamenanu

BREAKING NEWS : Polemik Guru Kontrak, PMKRI Kefa Duduki Kantor DPRD dan Bupati TTU

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu Santo Yohanes Don Bosco menggelar aksi demonstrasi

BREAKING NEWS :  Polemik Guru Kontrak, PMKRI Kefa Duduki Kantor DPRD dan Bupati TTU
POS KUPANG/THOMAS MBENU NULANGI
Sejumlah mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati TTU, Kamis (5/12/2019). 

Polemik Guru Kontrak, PMKRI Kefa Duduki Kantor DPRD dan Bupati TTU

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) Cabang Kefamenanu Santo Yohanes Don Bosco menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten TTU dan Kantor Bupati setempat, Kamis (5/12/2019).

Mereka melakukan demontrasi menyoal polemik antara DPRD dan pemerintah daerah setempat terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU tahun 2019.

Selain itu, para mahasiswa juga menyoal terkait dengan masalah guru kontrak yang gajinya sampai dengan saat ini belum dibayar oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan pantauan, para demonstran mulai melakukan aksi demonstrasi dari depan Kampus Universitas Timor (Unimor). Masa aksi kemudian menuju kantor DPR setempat. Mereka membacakan pernyataan sikap dihadapan anggota DPRD TTU

Setelah selesai membacakan pernyataan sikap mereka langsung menuju kantor Bupati TTU. Namun aksi mereka sempat terhenti karena polisi menghadang masa yang tidak memakai helm.

Namun setelah dilakukan komunikasi, akhirnya masa melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati TTU. Setiba di Kantor Bupati TTU, para mahasiswa kemudian melakukan orasi disana.

Berikut pernyataan sikap PMKRI Cabang Kefamenan:

BREAKING NEWS: Puting Beliung Terjang Rote Barat Daya, Bocah Terkena Kerikil, Begini Kondisinya

Pertama, eksekutif dan legislatif adalah mitra kerja yang seharusnya gayung bersambut dalam menetukan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun yang terjadi belakangan ini adalah pertontonan sikap egositas dan kekanak kanakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pejabat publik.

Peristiwa ini berdampak pada molomya sidang pembahasan APBD tahun 2019 yang berdampak besar terhadap nasib dan mandeknya proses pembangunan di daerah ini.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved