PUPR Jawab Visi Misi Gubernur NTT Tuntaskan Infrastruktur
Tugas Dinas PUPR NTT jawab visi misi Gubernur NTT tuntaskan pembangunan infrastruktur
Penulis: Kanis Jehola | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
Selain koordinasi dengan pemerintah pusat, jelas Maksi, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, khususnya dalam menangani ruas jalan ke lokasi wisata, karena banyak jalan menuju lokasi wisata masih menjadi kewenangan kabupaten. Koordinasi dengan kabupaten dimaksudkan agar program provinsi terkoneksi dengan program pemerintah kabupaten.
Selain koordinasi dengan pusat dan kabupaten, terobosan lainnya ialah dengan pinjaman daerah yang saat ini sedang diupayakan. Berbagai terobosan tersebut sasarannya agar bisa menuntaskan jalan 906 kilometer yang kini dalam kondisi tidak mantap agar bisa berfungsi.
"Agar jalan bisa berfungsi kita pakai konstruksi GO (grading operation) atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan. Targetnya ialah menurunkan waktu tempuh rata-rata sehingga masyarakat bisa menikmati jalan," kata Maksi.
Ke depan, jelas Maksi, mereka akan terapkan GO Plus yaitu GO yang sudah ditambah tanah, semen dan aditif. Tanah dimaksud adalah yang memenuhi syarat gradasi/butiran sesuai spesifikasi yakni ukuran maksimal 75 mm dan terkecil adalah 50 % lolos saringan.
Keunggulan konstruksi jalan menggunakan GO Plus adalah distribusi tegangan pada tanah merata, memiliki kinerja baik sehingga dapat mengganti pengguaan LPB + LPA (dari bahan agregat A + B) karena memiliki nilai CBR / daya dukung tanah yang tinggi > 100 % dengan ketebalan 20 Cm, tidak tereduksi akibat terkena air, tidak berdebu, kedap air, dan mengurangi penggunaan batu pecah yang berimplikasi pada lingkungan.
Selain itu, GO Plus secara ekonomis lebih hemat. Dengan GO Plus jalan bisa langsung diaspal tanpa menggunakan material agregat A dan agregat B. Jika dibandingkan konstruksi konvensional (agregat B + agregat A + aspal) biaya per Km Rp 3.726.800.000 (Rp 3,7268 M), sedangkan konstruksi GO Plus (semen + tanah + aditif + aspal) biaya pe Km Rp 3.000.000.000 (Rp 3 M).
Berbagai terobosan ini, jelas Maksi, sudah disampaikan ke DPRD NTT. DPRD NTT dalam hal ini Komisi IV DPRD NTT sangat mendukung berbagai terobosan dan kebijakan Gubernur NTT menuntaskan kebutuhan infrastruktur jalan dengan kebijakan anggaran. Hanya saja DPRD NTT minta harus ada pilot projec. Kalau hasilnya bagus bisa dipakai untuk semuanya. (Laporan Reporter Pos-Kupang.com, Kanis Jehola)
