PUPR Jawab Visi Misi Gubernur NTT Tuntaskan Infrastruktur

Tugas Dinas PUPR NTT jawab visi misi Gubernur NTT tuntaskan pembangunan infrastruktur

POS-KUPANG.COM | KUPANG - SEJAK dilantik September 2018 lalu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, fokus menjalankan visi dan misinya dalam pembangunan daerah NTT.

Untuk mewujudkan cita-cita sesuai visi NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera, salah satu dari lima Misi yang dilakukan adalah Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di NTT.

Gubernur Viktor dan Wakilnya Josef Nae Soi menyadari betul bahwa keberadaan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan dan jembatan merupakan faktor terpenting dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah ini, terutama dalam memperlancar konektivitas antar daerah dan antar kantong-kantong produksi. Tanpa infrastruktur jalan dan jembatan yang baik dan memadai maka usaha untuk mempercepat pembangunan akan sulit terwujud.

• Soal Terminal Bayangan di Oesapa Kupang, Ini Penjelasan Kepala Seksi LLAJ Dishub NTT

Komitmen kuat Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT bagi tersedianya infrastruktur yang baik dan berkualitas, baik jalan dan jembatan, maupun bidang SDA dan irigasi serta perumahan dan air minum berada di pundak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT. Sebab lembaga inilah yang secara teknis menangani langsung pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bidang-bidang insfrastruktur tersebut. Karena itu, komitmen kuat dari kedua pimpinan daerah NTT ini untuk mewujudkan infrastruktur yang handal dan berkualitas juga sekaligus sebagai tantangan bagi Dinas PUPR NTT untuk mewujudkannya.

Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Maksi Nenabu, MT, didampingi Kabid OP SDA dan Irigasi, Benyamin Nahak, ST, MT kepada Pos Kupang, Rabu (27/11/2019) menjelaskan, untuk mewujudnyatakan komitmen kuat Gubernur dan Wakil Gubernur NTT itu, Dinas PUPR NTT sejak awal 2019 mulai membangun infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur bidang SDA dan irigasi, perumahan serta air minum.

Khusus bidang bina marga, pekerjaan tahun 2019 antara lain pembangunan jalan 189 Km dengan anggaran Rp 470.144.619.051, pembangunan jembatan 96 meter dengan anggaran Rp 20.072. 690.267, dan rehabilitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan 5 paket Rp 7.201.282.200. Total anggaran untuk bidang bina marga senilai Rp 497.418.591.518.

• Mengapa Kasus HIV dan AIDS Terus Meningkat? Ini Penjelasan KPA Kota Kupang

Di bidang bina marga, jelas Maksi, khusus di bidang infrastruktur jalan, tugas Dinas PUPR NTT adalah menuntaskan ruas jalan yang dalam kondisi tidak mantap (rusak berat dan rusak ringan) sepanjang 906 kilometer.

"Selain jalan dan jembatan, program lain bidang perumahan seperti pembangunan rumah layak huni, air bersih, dan pembangunan embung di bidang SDA juga tetap jalan," kata Maksi.

Masalah dan Trobosan

Maksi mengakui tantangan yang dihadapi dalam upaya menuntaskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, adalah kekurangan anggaran. Akibatnya target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan sehingga ada kesenjangan antara Renstra dengan pelaksanaan.

• Advokasi Kontinyu Bahaya HIV/AIDS

Sebagai contoh, panjang jalan provinsi seluruhnya 2.650 Km. Sesuai target RPJMD, panjang jalan yang dikerjakan 1.888 Km (71,25) dari total panjang jalan. Namun yang terealisasi sesuai rencana anggaran/penanganan 1.743.88 Km (65,81) atau terjadi deviasi 5,44.

Adanya kesenjangan antara RPJMD dengan anggaran yang dialokasikan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT khususnya pembangunan di bidang infrastruktur jalan.

Mengatasi masalah ini, jelas Maksi, pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak lain, misalnya dengan Kementerian PUPR untuk mendapatkan dana APBN dalam pembangunan jalan. Namun koordinasi untuk pengerjaan jalan ini terbentur masalah kewenangan.

"Tapi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya untuk menangani jalan yang memiliki akses ke lokasi wisata. Hasil koordinasi itu sudah terjawab. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke lokasi wisata di Labuan Bajo Manggarai Barat dan anggaran untuk menunjang pariwisata di Sumba Barat Daya (SBD). Dana APBN juga intervensi jalan sepanjang 9 kilometer di Boking yang menjadi kewenangan provinsi. Kita juga berharap alokasi DAK bertambah" katanya.