KPPN Atambua Serahkan DIPA 2020 Kepada Pemda dan Instansi Vertikal

Lembaga KPPN Atambua Menyerahkan DIPA 2020 Kepada Pemda dan Instansi Vertikal

POS-KUPANG.COM | BETUN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) Atambua menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2020 kepada sejumlah instansi.

Kegiatan penyerahan DIPA berlangsung di Aula Hotel Matahati Atambua, Kabupaten Belu, Selasa (26/11/2019).

• Sudah 5.403 Peserta yang Melamar Formasi Seleksi CPNS 2019 di Kabupaten TTS

Hadir saat itu, Bupati Timor Tengah Utara, Wakil Bupati Belu, Bupati Malaka yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Kabupaten Malaka, pimpinan Forkompimdan, Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Kepala KPPN Atambua, Suharto pada kesempatan itu mengatakan, acara penyerahan DIPA Petikan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 pada hari ini merupakan agenda tahunan dan sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA Induk Tingkat Kementerian/Lembaga oleh Presiden pada tanggal 14 November 2019 di Istana Negara.

• Gereja Tua Rekas di Manggarai Barat Resmi Jadi Situs Religi, Ini Penjelasan Disparbud

Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dilaksanakan satu bulan lebih awal sebelum tahun anggaran dimulai. Diharapkan dengan penyerahan dokumen otorisasi pelaksanaan anggaran lebih awal, maka proses pelaksanaan kegiatan dapat direncanakan dan dilaksanakan lebih awal.

Tema dari kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 adalah APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menegakkan kerangka pembangunan yang kuat dan kredibel, memacu perekonomian tumbuh lebih tinggi, menggairahkan investasi dan mendorong daya saing.

Terdapat 5 program prioritas kerja, yang mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan infrastuktur; (3) Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi; (4) Transformasi ekonomi, serta (5) Penyederhanaan birokrasi.

Implementasi APBN tahun 2020 tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para kepala Satuan Kerja, Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah dan jajarannya yang menjadi penanggungjawab program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun 2020, untuk mencapai target pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta pencegahan dan penurunan kondisi stunting.

Pada acara penyerahan DIPA hari ini akan diserahkan sebanyak 53 DIPA Satuan Kerja, dengan total pagu sebesar Rp 477,9 Miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp43,6 miliar dibandingkan pagu awal tahun 2019 sebesar Rp 434,3 Miliar.

Dari keseluruhan DIPA tersebut, alokasi 10 (sepuluh) terbesar berturut-turut yakni:
Universitas Timor Rp 113,6 miliar, Polres Belu: Rp 81,6 miliar, Polres TTU Rp 50,4 miliar, Kantor Kemenag Kabupaten TTU Rp 28,4 miliar, Kejaksaan Negeri Belu Rp 24,8 miliar, Kantor Kemenag Kabupaten Belu Rp 24,0 miliar, Kantor Kemenag Kabupaten Malaka Rp 16,6 miliar Bandara Haliwen di Atambua Rp 16,1 miliar KPP Bea dan Cukai Atambua: Rp 12,3 miliar Kantor Imigrasi Atambua Rp 11,7 miliar.

Suharto mengatakan, total alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang akan disalurkan oleh KPPN Atambua untuk Pemerintah Kabupaten Belu, TTU dan Malaka sebesar Rp 742,9 miliar terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 375,3 miliar dan Dana Desa sebesar Rp 367,6 miliar.

Alokasi DAK Fisik TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp73,3 miliar atau -16,3 % dibandingkan tahun 2019, sedangkan alokasi Dana Desa TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp12,9 miliar atau 3,6 % dibandingkan tahun 2019.

Menurut Suharto tahun 2020 terdapat perubahan kebijakan dalam penyaluran DAK Fisik untuk mendorong penyerapan dan capaian output agar dapat direalisasikan lebih awal. Dana Desa 2020 dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa sehingga diharapkan lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat desa.

Suharto mengungkapkan, mereview kembali pelaksanaan anggaran tahun 2019 yang sebentar lagi akan akhiri, berdasarkan evaluasi kami menunjukkan pola yang membaik namun belum eksponensial atau revolusioner. Akselerasi lonjakan penyerapan masih terlihat di triwulan akhir tahun berjalan.