Komisi V DPRD NTT Sebut Guru Honor dan Kontrak Itu Pahlawan Tanpa Jasa

Sedangkan guru yang berstatus ASN saat ini sudah banyak diperhatikan pemerintah seperti insentif dan tunjangan,selain gaji.

POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTT, Ana Waha Kolin, S.H 

Komisi V DPRD NTT Sebut Guru Honor dan Kontrak Itu Pahlawan Tanpa Jasa

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Anggota Komisi V DPRD NTT, Ana Waha Kolin,S.H mengatakan, guru honor atau guru kontrak baik honor komite maupun yayasan pantas disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Sedangkan guru yang berstatus ASN saat ini sudah banyak diperhatikan pemerintah seperti insentif dan tunjangan, selain gaji.

Ana menyampaikan hal ini, Selasa (26/11/2019).

Ana dimintai tanggapan mengenai status guru honor dan guru kontrak di NTT.

Menurut Ana, saat ini memang kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya bagi SMA,SMK dan SLB, namun secara umum sebagai DPRD NTT juga tidak mengabaikan perhatian terhadap pendidikan dasar seperti TK, SD dan SMP, yang walaupun menjadi kewenangan kabupaten dan kota.

Ditanyai soal istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTT ini menegaskan, jika berbicara soal guru saat ini, rupaya istilah itu tidak begitu pas lagi.

"Khusus bagi guru ASN, saya kira tidak perlu kita sebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa, karena saat ini guru ASN sudah sangat diperhatikan pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan berbagai hal. Guru ASN itu dapat porsi banyak, bahkan mereka bisa dapat tunjangan, insentif, sertifikasi yang mantap," kata Ana.

Sedangkan, bagi guru kontrak dan honor, lanjut Ana, sampai saat ini masih memrihatinkan.

Padahal, para guru honor dan kontrak ini memiliki semangay tinggi dalam mengabdi.

"Bayangkan saja, saat ini ada sekolah yang guru ASN hanya satu atau dua orang, lainnya guru honor. Karena itu, guru honor atau kontrak yang bisa kita sebut pahlawan tanpa jasa," katanya.

Soal ketimpangangan antara guru ASN dan guru honor, ia mengakui, sudah pernah dibahas di Komisi V DPRD NTT, bahkanFraksi PKB juga sudah mengangkat kondisi ini, bahwa tidak boleh ada perbedaan antara guru ASN dan guru honor atau kontrak.

"Saya pernah baca bahwa ada guru honor hanya dapat gaji Rp250 ribu satu bulan. Itu juga tidak terima tiap bulan. Ini sangat naif dan saya minta kasus ini harus dibicarakan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya.

Dikatakan ,harus ada pertemuan lengkap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), baik provinsi, kabupateb maupun kota ,bersama DPRD agar membahas persoalan guru.

Dia juga menyoroti soal tenaga operator di sekolah,karena selama ini operator di sekolah dominan adalah tenaga honor.

Blanko E-KTP Diprioritaskan Bagi yang Baru Mengurus E-KTP

Ketua Komisi IV DPRD NTT, Agus Lobo : DPRD NTT Dukung Pinjaman Daerah

Padahal operator ini yang menyimpan atau memegang data di sekolah, baik data guru maupun siswa. "
Kami DPRD harapkan Badan Kepegawaian Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota memperhatikan hal ini. Kalau bisa saat penerimaan CPNSD tolong masukan formasi khusus bagi operator sekolah," harap Ana.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved