Penyerapan Pos Belanja APBD Malaka 2019 Mencapai 57,05 Persen, Simak Penjelasan Kadis PPKAD

Penyerapan Pos Belanja APBD Malaka 2019 mencapai 57,05 persen, simak penjelasan Kadis PPKAD

POS-KUPANG.COM | BETUN - Sampai dengan keadaan 15 November 2019, penyerapan pos belanja APBD Kabupaten Malaka mencapai 57,05 persen. Rincian belanja tidak langsung 66 persen dan belanja langsung 48 persen.

Realisasi pos belanja APBD ini tergolong baik karena masih ada sisa waktu satu bulan ke depan dan bila disandingkan dengan realisasi pos belanja APBD tahun 2018, sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai 90 persen lebih.

• TP PKK Ngada Adakan Rapat Konsultasi 2019, Berikut Liputannya!

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Payong Werang kepada Pos Kupang.Com, Senin (25/11/2019).

Menurut Aloysius, total pendapatan APBD Kabupaten Malaka tahun 2019 sebesar Rp 908,8 M yang bersumber dari dana transfer 78 persen, PAD 5-6 persen dan sisanya adalah pendapatan lain-lain yang sah.

Untuk realisasi belanja sampai dengan keadaan 15 November 2019 sudah mencapai 75,05 persen yang terdiri dari belanja tidak langsung 66 persen dan belanja langsung 48 persen.

• Dua SMP di Sumba Timur Masih Gunakan Gedung Darurat Swadaya Orang Tua

Realisasi ini memang dinilai belum mencapai target yang minimal sudah 75 persen. Namun, pemerintah optimis di sisa waktu satu bulan ke depan, target realisasi belanja bisa tercapai.

"Memang trend anggaran kas yang ada harusnya minimal 75 persen tetapi sampai saat ini baru mencapai angka itu. Kami masih tetap optimis karena masih sisa satu bulan lebih ini target kita bisa tercapai. Kami berkeyainan karena kalau kami sandingkan dengan tahun 2018 sampai dengan akhir tahun per 31 Desember realisasi belanja kita mencapai lebih dari 90 persen", kata Aloysius.

Menurut Aloysius, biasanya realisasi belanja yang paling besar terjadi Desember karena sejalan dengan progres pekerjaan terutama pos belanja langsung yang berkaitan pekerjaan infrastruktur. Realisasi belanja pada Desember akan terjadi peningkatan dan hal ini merupakan trend umum bagi semua daerah.

Terkait realisasi pendapatan APBD, lanjut Aloysius sampai keadaan 15 november 2019 mencapai 76 persen yang terdiri dari PAD 50 persen dana perimbangan (DAK,DAU dan dana bagi hasil) mencapai 83 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 51,44 persen. Realisasi pendapatan akan terus meningkat di sisa waktu satu bulan ke depan.

"Realisasi pendapatan secara keseluruhan sudah mencapai 76 persen terdiri dari PAD 50 persen, dana perimbangan dari DAK, DAU, dana bagi hasil 83 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 51,44 persen", kata Aloysius.

Bila disandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 mencapai 94,83 persen yang terdiri dari PAD 91,97 persen dana transfer 98, 25 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 82,17 persen.

"Kalau disandinglan dengan data tahun 2018 realisasi pendapatan kita sampai 31 Desember mencapai 94,83 persen yang terdiri dari PAD 91,97 persen, dana transfer 98,25 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 82,17 persen. Biasanya target realisasi pendapatan tidak bisa terpenuhi 100 persen. Meski demikian, kinerja pendapatan Kabupaten Malaka selama ini tergolong baik", ungkap Aloysius.

Dia menambahkan, sumber pendapatan Kabupaten Malaka didominasi oleh dana transfer seperti DAK, DAU dan dana bagi hasil. Sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan secara keseluruhan di Kabupaten Malaka belum mencapai 10 persen atau berkisar 5-6 persen.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan secara keseluruhan di Kabupaten Malaka belum mencapai 10 persen, itu kisaran 5-6 persen. Itu artinya apa, pendapatan Kabupaten Malaka didominasi dana transfer seperti, DAU, DAK dan dana bagi hasil. Ini memang realita yang kami hadapi", tandas Aloysius.