Jadi Staf Khusus Presiden, Segini Gaji Diterima Putri Tanjung Per Bulan, Lebih Besar dari Uang Saku?

Jadi Staf Khusus Presiden, Segini Gaji Diterima Putri Tanjung Per Bulan, Lebih Besar dari Uang Saku?

Editor: Bebet I Hidayat
Instagram Putri Tanjung
Putri Tanjung, Staf Khusus Presiden Jokowi 

Ketujuh Staf Khusus Presiden itu berasal dari kalangan Milenial.

Mereka Staf Khusus Presiden bukan para kaum Milenial sembarangan dan Nato atau merupakan istilah kaum muda dari kepanjangan no action talk only.

Mereka, Staf Khusus Presiden dari kalangan Milenial ini merupakan jebolan sekolah-sekolah ternama. Dan sudah beberapa tahun terakhir berkecimpung dalam bidangnya.

Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan profesional.

Namun, ada pula yang terafiliasi dengan partai politik.

 Deretan Nama Staf Khusus Presiden Jokowi, Potret Putri Tanjung anak Chaerul Tanjung Curi Perhatian

Angkie Yudistia, misalnya. Pendiri Thisable Enterprise ini diketahui juga merupakan kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selain itu ada Putri Indahsari Tanjung yang merupakan anak dari CEO CT Corp, Chairul Tanjung. Ia merupakan CEO dan Pendiri Creativepreneur.

Ada pula nama Adamas Belva Syah Devara yang merupakan pendiri start up di sektor pendidikan Ruang Guru. Lalu ada Ayu Kartika Dewi yang merupakan perumus Gerakan Sabang Merauke.

Staf Presiden dari milineal
Staf Presiden dari milineal (Instagram @ayukartikadewi)

Tiga nama terakhir yakni Gracia Billy Yosaphat Membrasar, pemuda asal Papua yang meraih beasiswa kuliah di Oxford; Aminuddin Ma'ruf, mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII); serta Andi Taufan Garuda, yang merupakan pendiri lembaga keuangan Amartha.

Jokowi berharap, para stafsus Milenial ini dapat memberikan masukkan segar kepadanya.

Berita terpopuler selanjutnya yaitu rencana Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo memeriksa sejumlah pegawai KPK yang menjadi inisiator mendatangkan Ustaz Abdul Somad untuk mengisi kajian setelah shalat dzuhur, Selasa (19/11/2019).

Menurut Agus, keputusan mendatangkan UAS dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pimpinan KPK.

"Ya, itu nanti kepada pegawainya kita periksa," ujar Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/11/2019).

Ia mengatakan, inisiator pegawai yang mengundang UAS bukan berasal dari Wadah Pegawai (WP) KPK, melainkan dari Badan Amal Islam KPK (BAIK).

Pada malam sebelum pelaksanaan kajian UAS, pihaknya sudah berusaha mencegah niat pegawai KPK untuk mendatangkan UAS. Agus mengatakan, usaha pencegahan tersebut bukan dalam ranah kapasitas UAS, melainkan track record UAS yang sempat menuai kontroversi dalam pengkajian di sejumlah wilayah.

"Kami mengharapkan yang khotbah di KPK itu orang yang inklusif, orang yang tidak berpihak pada aliran tertentu. Harapan kita semuanya begitu," katanya.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved