POLEMIK - Ingin Pilkada Oleh DPRD Atau Pilkada Langsung? Simak Sikap Sejumlah Partai Politik di Sini
Ada partai politik yang ingin kembali ke pilkada oleh DPRD, tetapi kebanyakan masih ingin mempertahankan pilkada langsung
lihat foto
"Dan karena dipilih rakyat lewat pilkada langsung, kepala daerah punya posisi yang kuat karena sulit untuk dijatuhkan oleh DPRD. Dan ini memberi hak eksekutif yang kuat pada APBD," lanjutnya.
Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana pengembalian pilkada langsung ke DPRD merupakan bentuk pemberangusan hak konstitusi warga negara.
Mereka juga menilai wacana itu akan melemahkan partisipasi warga yang mulai menguat.
Seharusnya keseriusan pemerintah tertuju pada pengaturan batasan belanja kampanye yang realistis dan memadai pada UU Pilkada.
Ketegangan Politik
Meski tak menyatakan secara langsung, beberapa kalangan menyoroti pelaksanaan pilkada langsung.
Menurutnya, pilkada langsung selain berbiaya mahal juga memunculkan oligarki baru, yaitu kaum pemegang modal dan pemilik akses media yang luas.
Ia menilai jika pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.
PDIP sendiri, menurut Hasto, sejak dulu memilih pimpinan semua level kepengurusan tanpa mekanisme pemilihan langsung, melainkan melalui proses musyawarah.
PPP Dukung Evaluasi Pilkada
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan partainya mendukung usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudaratnya.
Menurutnya, evaluasi penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bukan membuat rakyat sengsara karena maraknya perilaku koruptif.
"Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah ternyata bermotif sama, yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi. Yang dalam hal ini Kemendagri dan KPK memiliki datanya," kata Baidowi melalui keterangannya, Kamis (7/11/2019).
Ia mengatakan, satu di antara kelemahan pilkada langsung yakni tingginya biaya politik sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat.
Pria yang akrab disapa Awiek ini menilai pilkada langsung tetap bisa dilakukan namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi.
