POLEMIK - Ingin Pilkada Oleh DPRD Atau Pilkada Langsung? Simak Sikap Sejumlah Partai Politik di Sini

Ada partai politik yang ingin kembali ke pilkada oleh DPRD, tetapi kebanyakan masih ingin mempertahankan pilkada langsung

Editor: Agustinus Sape
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). 

 Polemik pilkada langsung kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu tak lepas dari Mendagri Tito Karnavian yang mempertanyakan relevansi pilkada langsung saat ini usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019) (Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono)

Ia menilai bahwa pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti halnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.

Meski demikian, ia juga tidak menafikan manfaat pilkada langsung bagi demokrasi.

Oleh karena itu, Tito menganjurkan adanya kajian dampak dan manfaat dari pilkada langsung.

Wacana pilkada langsung kembali ke DPRD pun mulai ramai diperbincangkan.

Pilkada Langsung

 Menanggapi pernyataan Mendagri, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa partainya tetap konsisten menginginkan pilkada dilakukan secara langsung.

"Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung," kata Ace, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Minggu (7/11/2019).

Hasan tak mempersalahkan apabila pilkada langsung dievaluasi, tetapi ia juga menegaskan bahwa pilkada langsung memiliki dampak positif.

Justru penghapusan pilkada langsung menjadi pertanda kemunduran demokrasi.

 Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa. Ia menegaskan, evaluasi pilkada langsung jangan sampai membawa kemunduran.
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi damai dan pengumpulan tanda tangan dari warga yang sedang menikmati car free day di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014). Mereka mengajak warga untuk menolak RUU Pilkada yang menghilangkan Pilkada langsung selain itu mengembalikan Pilkada kepada DPRD berarti kemunduran dalam partisipasi politik rakyat dan demokrasi substansial. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Menurutnya, pilkada langsung diubah menjadi pilkada tak langsung, hal itu bukan bentuk evaluasi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menekankan bahwa pilkada langsung baik bagi kesejahteraan rakyat.

Karena itu, ia menilai bahwa pilkada langsung dipertahankan.

"Pilkada langsung memberi hak yang prinsip bagi rakyat untuk menentukan pilihannya," ujar Mardani, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin  (8/11/2019).

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved