POLEMIK - Ingin Pilkada Oleh DPRD Atau Pilkada Langsung? Simak Sikap Sejumlah Partai Politik di Sini
Ada partai politik yang ingin kembali ke pilkada oleh DPRD, tetapi kebanyakan masih ingin mempertahankan pilkada langsung
lihat foto
Polemik - ingin Pilkada Oleh DPRD atau pilkada langsung? Simak sikap sejumlah partai politik di sini
POS-KUPANG.COM - Sejak Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mempertanyakan relevansi pelaksanaan pilkada langsung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, polemik antara mempertahankan pilkada langsung atau kembali ke pilkada oleh DPRD terus bergulir.
Partai politik yang berurusan langsung dengan pilkada inilah yang paling getol. Ada partai politik yang ingin kembali ke pilkada oleh DPRD, tetapi kebanyakan masih ingin mempertahankan pilkada langsung yang sudah berjalan selama ini.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman, antara lain, tak sepakat dengan wacana penerapan sistem pemilihan kepada daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).
Melansir Kompas.com, Rabu (20//11/2019), Sohibul Iman menilai mekanisme pilkada yang dilaksanakan secara langsung atau dipilih oleh rakyat masih lebih baik ketimbang pemilihan oleh DPRD.
"Kami masih melihat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," ujar Sohibul saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).
Menurut Sohibul, pilkada yang dilakukan oleh DPRD dikhawatirkan justru akan melanggengkan praktik oligarki di pemerintahan.
Artinya, kekuasaan pemerintahan hanya akan dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.
Ia mencontohkan, jika anggota DPRD di suatu daerah terdiri dari 50 orang, maka kemungkinan jalannya pemerintahan akan dikendalikan oleh 50 orang itu saja.
"Kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki dalam politik kita sangat luar biasa. Kalau pilkada dilakukan oleh DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa. Karena ruang eksploitasinya itu semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini," ucap Sohibul.
"Karena itu kami masih berpendapt bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang besar dibanding ketika itu dilaksanakan oleh DPRD," tambahnya.
Di sisi lain, lanjut Sohibul, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan memperkecil peluang orang-orang berintegritas dan memiliki kapabilitas untuk masuk ke dalam kekuasaan.
Sementara, peluang itu terbuka lebar jika kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.
"Kami berharap orang-orang berintegritas itu semakin banyak masuk dalam sirkulasi kekuasaan," kata Sohibul.
Pro Kontra Pilkada Langsung
