Komisi III DPRD NTT Saran Pemprov Jangan Pinjam Uang Bangun Infrastruktur. Ini Alasannnya

POS-KUPANG.COM | KUPANG  - Komisi III DPRD NTT menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar jangan meminjam uang di Bank NTT untuk membangun infrastruktur jalan. Alasannya, bahwa NTT masih bisa membangun jalan provinsi menggunakan APBD.

"Rencana pemerintah melakukan pinjaman daerah ke Bank NTT sebesar Rp 900 miliar. Dana itu sesuai penjelasan pemerintah bahwa akan digunakan untuk membangun jalan provinsi di NTT. Untuk itu kita nanti harus keluarkan uang Rp 152 miliar sebagai bunga pinjaman. Kita dukung percepatan pembangunan jalan sesuai apa yang dikampanyekan Viktory Jos, tapi caranya ada, uang yang ada diefisiensi, bukan dengan cara pinjam, " kata Ketua Komisi III DPRD NTT, Drs. Hugo Rehi Kalembu,M.Si saat rapat bersama pemerintah di ruang rapat Komisi III DPRD NTT, Selasa (19/11/2019).

Selain Hugo, hadir juga Wakil Ketua, Viktor Mado Watun, Leonard Lelo dan Sekretaris, Fredi Mui dan anggota Gabriel Manek, Lili Adoe, Jimur Siena Katrina, Ben Isidorus, Yohanes Halut. Sedangkan pemerintah dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah, Drs. Zakarias Moruk, M.M, Karo Hukum, Alex Lumba,SH,MH dan beberapa staf.

Saat itu, Hugo mengatakan sesuai presentasi dari pemerintah bahwa sebelum tahun 2023 jalan provinsi di NTT bisa selesai.

"Sedangkan, sistem peminjaman standby loan, maka pada tahun kedua harus kembalikan bunga. Logikanya uang tetap di sana, kita kembalikan ke Bank NTT. Karena itu pemerintah harus meyakinkan kami soal sistem stanby loan.

Jadi analisis kita kapasitas fiskal mampu menyelesaikan perbaikan jalan sesuai kampanye Viktory Jos selama tiga tahun," katanya.

Dikatakan, DPRD NTT tidak mau merugi Rp 152 miliar hanya untuk membangun jalan satu tahun, tetapi DPRD NTT ingin menyelesaikan target RPJMD selama tiga tahun.

"Kami akan panggil Bank NTT juga OJK sebagai pengawas bank untuk menjelaskan hal ini. Tujuan kita RPJMD harus tercapai, maksimalkan dana yang ada," ujarnya.

Terkait pinjaman daerah, Hugo mengatakan, jika dilihat dari waktu sesuai regulasi, penyusunan APBD 2020, maka jadwal yang diberikan sisa 9 hari, sehingga palu APBD 2020 sudah diketuk palu pada tanggal 30 November 2018.

Dia juga mempertanyakan, mengapa pinjaman menjadi wajib atau menjadi satu-satunya. Padahal kapasitas fiskal NTT memungkinkan untuk membangun jalan provinsi.

Anggota Komisi III DPRD NTT, Gabriel Manek mengatakan, sesuai PP Nomor 56 /2018 sudah jelas ditentukan tahapan-tahapan tentang pinjaman daerah.

"Karena itu, jika tidak dipenuhi tahapan itu maka ibarat kita melahirkan terbalik. Normalnya bulan Agustus kita bahas KUA-PPAS saat itu sudah dimasukan pinjaman daerah.

Tetapi ini yang dibalik, maka semua orang ragu, karena itu kita semua berusaha agar selamat di tepi jalan. Kita bicara ini banyak yang menguping termasuk wartawan," kata Gabriel.

Dia mengatakan, perlu melihat aturan atau regulasi yang ada dan memelihara aturan.

"Kita harus pelihara aturan sehingga kedepan regulasi tidak membolak balik kita. Kita juga harus pelihara aturan dengan baik sehingga aturan itu akan pelihara kita. Jika tidak ,maka suatu saat kita akan dibolak balik karena aturan itu sendiri. Kita dukung hanya harus sesuai aturan,jangan menyalahi aturan," katanya.

Gabriel juga mempertanyakan apakah untuk menyelesaikan jalan harus meminjam? Atau apakah menggunakan uang sendiri tidak cukup.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Leo Lelo mengkritisi, mengapa pemerintah terlambat mengajukan pinjaman daerah, padahal dalam Pasal 16(2) PP 56/2018 tentang jelas mengatur bahwa pinjaman daerah harus dibahas bersama KUA PPAS.

"Saya nilai tigak logis ketika pemerintah baru ajukan untuk pinjaman daerah. Karena itu, kita gunakan saja dana yang ada.

Saya pikir pemerintah tidak lakukan kajian secara intens, apakah bangun infrastruktur bisa jadi jaminan mendorong pertumbuhan ekonomi, " kata Leo.

• UMP NTT Tahun 2020 Rp1,95 Juta

Dikatakan, pinjaman itu bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan perbankan, lembaga non bank dan juga bisa dari masyarakat. Jadi saat menetapkan RPJMD harus ada kajian itu, jangan sudah begini baru dadakan. Ini tidak logis.

"Saya perlu sampaikan ini sebagai mitra yang baik," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Viktor Mado Watun saat itu menyoroti soal penyerapan anggaran yang masih rendah oleh OPD lingkup Pemprov NTT.

Menurut Viktor, sejak Januari sampai Oktober 2019, alokasi anggaran untuk infrastruktur di Dinas PUPR NTT Rp  600 miliar baru terserap 43 persen.

"Ini catatan kita jangan mimpi pinjam uang banyak tapi OPD tidak mampu kelola. Jangan sampai kita tambah uang untuk OPD, sementara realisasi anggarannya masih rendah. Ini jadi catatan serius agar DPRD dan pemerintah jangan masuk penjara," kata Viktor.

Dikatakan, pinjaman daerah itu di KUA PPAS tidak ada. "Sesuai konsultasi penyesuaian boleh, tapi tentang pinjaman ini harus diperhatikan secara baik," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)