Ahok Menjabat Dirut BUMN, Begini Reaksi Jokowi Terhadap Suami Puput Nastiti Devi Ini, Tak Sangka!

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.

"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk di dalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.

Namun, ia tidak mau mengomentari lebih jauh terkait kapasitas Ahok tersebut jika menjadi direksi perusahaan BUMN.

"Ini kan kita bicara profesional, jadi kita tidak sebut nama," kata dia.

Petinggi BUMN

Setelah bertemu Erick Thohir, Ahok disebut telah menerima tawaran sebagai petinggi BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok untuk mengajaknya bergabung di BUMN.

"Kami minta Pak Ahok bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kami lah," kata Arya kepada Tribun Network.

Ada sejumlah pertimbangan atau alasan, mengapa BUMN membutuhkan sosok Ahok.

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas mumpuni terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.

"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan kebijakan publik."

"Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung, tapi juga urusan pelayanan publik. Nah, ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN.

Pasalnya, harus melalui prosedural terlebih dahulu.

Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut. "Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.

Terkait posisi apa yang akan dijabat, baik Ahok maupun Arya Sinulingga masih menutup rapat-rapat.

"Kami sudah tawarkanlah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Komentar Staf Khusus Presiden

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman menyebut, Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu.

Tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya dikutip Kompas.com.

(Tribunnews.com/Kompas.com)