Komisi III DPRD Lembata Temukan Masalah Teknis Gagal Pancang Tiang Proyek Awololong

Tiang tidak bisa dipancangkan sama sekali karena kepadatan pasir dan metode pemancangan yang tidak memungkinkan.

Komisi III DPRD Lembata Temukan Masalah Teknis Gagal Pancang Tiang Proyek Awololong
POS KUPANG/RICARDUS WAWO
Komisi III DPRD Lembata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kunjungan lapangan di Pulau Siput Awololong guna memantau langsung kendala teknis pengerjaan jeti dan kolam apung di sana, Minggu (10/11/2019) petang. 

Komisi III DPRD Lembata Temukan Masalah Teknis Gagal Pancang Tiang Proyek Awololong

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA--Komisi III DPRD Lembata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kunjungan lapangan di Pulau Siput Awololong guna memantau langsung kendala teknis pengerjaan jeti dan kolam apung di sana, Minggu (10/11/2019) petang.

Dalam kunjungan lapangan yang dihadiri langsung oleh PPK Proyek Awololong, Silvester Samun dan Konsultan Pengawas Mido Moruk, Komisi III menemukan adanya masalah teknis pemancangan tiang di lokasi pulau berpasir putih tersebut. Tiang tidak bisa dipancangkan sama sekali karena kepadatan pasir dan metode pemancangan yang tidak memungkinkan.

Mido pun dicecar banyak pertanyaan mengenai spesifikasi teknis pemasangan tiang.

Sekretaris Komisi III DPRD Lembata, Gabriel Raring menjelaskan kalau memang konsultan merekomendasikan dengan sistem pemancangan paku bumi, maka material tiang yang ada pun tetap tidak layak digunakan lagi.

"Karena dia harus pakai baja murni kalau tidak ganti alat pun dia tetap patah, jadi patah itu bukan karena dia tenggelam di laut lama, konstruksi itu yang keliru. Kalau semuanya dipaksakan ditanam pasti patah," paparnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata, Apolonaris Mayan mengatakan meskipun sebagai pengguna anggaran hanya menerima hasil pekerjaan, dia menilai faktor yang membuat tiang tidak terpancang adalah karena alat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dimuat di dalam kontrak.

"Tugas konsultan pengawas harus merekomendasikan ini supaya PPK terima atau tidak."

Sebelum kontrak berakhir pada 15 November 2019, katanya, konsultan harus sudah mempunyai justifikasi teknis supaya membantu PPK mengambil keputusan karena proyek ini setidaknya harus ada asas manfaatnya bagi masyarakat.

"Apakah ada kerugian negara. Kalau ini tidak sesuai kamu bisa tolak alat-alat itu."

Endru Febilimanto dari PT Bahana Krida Nusantara sebagai kontraktor pelaksana Proyek Awololong menjelaskan semua proses sudah diadakan sesuai dengan perencanaan. Tetapi karena tiang tidak bisa dipancangkan maka mereka kembalikan lagi ke dinas teknis maunya seperti apa. Metode pemancangan harus diganti tetapi waktunya juga sudah tidak sempat.

Halaman
12
Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved