Kasus Dugaan Korupsi pada Dukcapil Ngada, Anggota DPRD : Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

usai menadantangani administrasi berita acara pelaksanaan eksekusi keduanya langsung di tahan di rutan kelas II B Bajawa.

Kasus Dugaan Korupsi pada Dukcapil Ngada, Anggota DPRD : Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Anggota DPRD Ngada termuda, Yohanes Don Bosko Ponong, S.Pd 

Kasus Dugaan Korupsi pada Dukcapil Ngada, Anggota DPRD : Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Wakil Ketua Komisi I DPRD Ngada Yohanes Don Bosko Ponong, menegaskan soal kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (KCSKB) harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan kepada terduga juga kita hormati hak hukum yang sedang mereka tempuh," ungkap Bosko, kepada POS-KUPANG.COM, ketika dimintai komentarnya, Sabtu (9/11/2019).

Juru bicara dan Sekretaris Fraksi PAN ini menegaskan secara pribadi dan sebagai lembaga dirinya mengharapkan agar kesepakatan yang sudah disepakati bersama dalam lembaga bersama staf atau tenaga honorer tidak boleh ada pihak lain yang mencedrai kesepakatan tersebut dan bawah ke ranah hukum.

"Namanya saja kebijakan itu artinya sudah disepakati dan jangan sampai ada oknum dalam institusi yang tidak terima dan bawah ke ranah hukum," tegas Bosko.

Di lain pihak, tegas Bosko, kejadian yang terjadi di Dinas KCSKB juga harus bisa dimaknai sebagai pelajaran berharga agar semua kebijakan yang diambil harus bejalan di atas koridor aturan yang berlaku.

Dirinya memberikan solusi agar Pemerintah Kabupate Ngada melalui Bupati Ngada segera mengisi lowongan jabatan kepala dinas KCSKB agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

"Saya kira tidak menghambat kalau Bupati segera mengisi lowongan kekuasaan tersebut. Kalau Bupati lama mengisi jabatan tersebut memang akan menghambat," ungkapnya.

Bosko berpesan agar semua yang mengalami kasus hukum harus bisa hormati proses hukum yang sedang berjalan dan bisa menggunakan hak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Semua insan agar bisa menghindari kasus hukum. Semestinya sekarang harus ada kegiatan preventif hukum. Dan kepada penegak hukum kita harapkan agar harus objektif dalam menangani masalah hukum biar tidak ada politisasi hukum," ungkap Bosko.

Halaman
123
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved