Sambangi KPU NTT, Aktivis PMKRI Pertanyakan Dugaan Suap KPU Manggarai Barat

Sambangi KPU NTT, aktivis PMKRI pertanyakan kasus dugaan suap KPU Manggarai Barat

Sambangi KPU NTT, Aktivis PMKRI Pertanyakan Dugaan Suap KPU Manggarai Barat
ISTIMEWA
Aktivis PMKRI Cabang Kupang foto bersama komisioner KPUD NTT Yosafat Koli usai pertemuan di Kantor KPUD NTT pada Kamis (7/11/2019). 

Sambangi KPU NTT, aktivis PMKRI pertanyakan kasus dugaan suap KPU Manggarai Barat

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Aktivis Perhimpunan Mahaswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) Cabang Kupang menyambangi Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPU) NTT pada Kamis (7/11/2019).

Dalam kesempatan tersebut, para aktivis diterima oleh komisioner KPUD NTT bidang partisipasi masyarakat dan SDM, Yosafat Koli. 

Sebagai Tanda Ikatan Tali Kasih GKS Hadiahi Jokowi Seekor Kuda Putih

Kepada komisioner KPUD NTT, para aktivis  menyampaikan dukungan sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam rangka menyukseskan perhelatan pilkada serentak pada tahun 2020. Pasalnya, sebanyak sembilan kabupaten kota di NTT akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2020.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, para aktivis juga kembali mempertanyakan proses penyelesaian dugaan suap pada KPUD Manggarai Barat (Mabar). Hal ini dipersoalkan mengingat hingga kini belum ada kepastian hukum terkait persoalan tersebut. Apalagi, Kabupaten Manggarai Barat juga merupakan satu dari sembilan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada. 

Tanggapan Dikti Terkait Rektor Termuda Risa Santoso Bolehkan Mahasiswa Lulus Tanpa Skripsi

Kepada POS-KUPANG.COM, Alexius Easton Ance mengatakan salah satu agenda penting yang menjadi tujuan bertemu komisioner KPUD NTT adalah untuk mempertanyakan kembali sejauh mana progres penyelesaian dugaan suap pada KPUD Mabar.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Kupang itu mengatakan, hingga saat ini KPUD Mabar sebagai lembaga yang akan menyelenggarakan pilkada tingkat kabupaten itu masih menyimpan misteri terkait proses penyelesaian kasus dugaan suap kepada ketua KPUD Manggarai Barat Robertus V Din. 

Ia menjelaskan, Robertus V Din terindikasi disuap oleh Petronela Madina, mantan Caleg PDIP nomor urut 11 Dapil Satu Kabupaten Manggarai Barat pada Pemilu 17 April 2019 yang lalu.

"Kami tegaskan, sebelum penyelenggaraan Pilkada 2020 mesti harus sudah ada kepastian hukum terkait masalah ini, dan secara etik harusnya KPU RI melalui KPUD provinsi NTT memberikan sanksi tegas kepada Ketua KPUD Mabar," ujar Easton Ance.

Sementara itu, Presidium Pengembangan Organisasi Adrianus Lalu menambahkan, kehadiran mereka merupakan bentuk nyata dukungan PMKRI sebagai mitra yang terus konsisten mengawal kinerja setiap lembaga negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga negara lainnya. 

"Kami datang ke KPUD NTT untuk menyatakan dukungan kami terhadap lembaga KPUD NTT yang pada tahun 2020 akan menggelar PILKADA serentak di sembilan kabupaten termasuk di Mabar," katanya.

PMKRI, lanjutnya, ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan sesuai dengan apa yang menjadi asas dan prinsip pemilu yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada. Sehingga diharapkan bisa menjalankan sebuah proses Pemilu yang sehat dan demokratis. 

"Kami harapkan lembaga KPUD NTT mesti intensif dalam mengoptimalkan peran pengawasan internal terhadap KPUD di daerah kabupaten/kota khususnya daerah yang akan selenggarakan Pesta demokrasi 2020 mendatang," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved