Pesan Rahasia Presiden Jokowi Terhadap Pelukan Surya Paloh & Sohibul, Diungkap Pengamat

Menurutnya, relasi dan interaksi orang yang berpelukan tentu lebih dekat.

Sementara orang yang relasinya tak baik, maka saling sapa saja belum tentu mau. Begitu melihat satu sama lain, biasanya akan ada tindakan sosial supaya pada akhirnya mereka tidak bertemu.

"Nah kalau ini kan mereka (Paloh dan Sohibul) berangkulan, sangat erat sekali. Pelukan itu pun saya lihat dari berbagai media sangatlah luar biasa," kata dia.

"Dari psikologis, ada ikatan emosional lebih dekat antara Paloh dan Sohibul. Biasanya itu terjadi karena di antara mereka terjadi sesuatu yang sifatnya saling menguntungkan satu dengan yang lain," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyindir Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iman di DPP PKS, beberapa waktu lalu.

"Bapak Surya Paloh yang kalau dilihat malam ini, beliau cerah dari biasanya, sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS," ucap Jokowi yang disambut tawa hadirin saat acara HUT Golkar ke-55 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Wajahnya cerah, setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Sohibul Iman," sambung Jokowi yang kembali disambut riuh seisi ruangan.

Presiden Jokowi mengaku, tidak mengetahui makna dari pertemuan dan rangkulan keduanya, tetapi tampaknya bukan hal yang biasa dilakukan Paloh antar sesama pimpinan partai politik.

"Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman. Tadi di holding saya tanyakan, ada apa? Tapi nanti jawabnya dilain waktu di jawab," papar Jokowi.

Jawaban yang benar, kata Jokowi, sangat penting bagi dirinya dalam menentukan sikap ke depan karena Partai NasDem saat ini berada di dalam koalisi pemerintah.

"Saya boleh bertanya dong, karena beliau masih di koalisi pemerintah," ucap Jokowi.

(TribunTernate.com/Sri Handayani, Tribunnews.com)

32 Cuitan Fadli Zon Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Waketum Gerindra Sindir Jokowi, Rakyat Dipaksa

POS-KUPANG.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Komentar itu berupa 32 cuitan di akun Twitternya, Rabu (6/11/2019) siang.

Berikut cuitan lengkap Fadli Zon tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut:

Sy akan sampaikan bbrp catatan kritis sy terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). #bpjskesehatan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di sela-sela acara Forum Parlemen Dunia di Bali, Kamis, (5/9/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)
1) Melalui Perpres No. 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden @jokowi  akhirnya menaikkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

2) Kenaikan iuran ini mulai berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) pada 1 Januari 2020. Besaran kenaikannya sy kira sangat mengejutkan, krn ada yg lebih dari 100 persen.

3) Menurut Perpres tsb, iuran mandiri Kelas III naik 65 persen dari sebelumnya Rp25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Sementara, iuran mandiri Kelas II naik sebesar 116 persen dari sebelumnya Rp51.000, kini menjadi Rp110.000. #BPJSKesehatan

4) Dan iuran Kelas I naik 100 persen, dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000. Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat. Apalagi, pada saat yg bersamaan Pemerintah jg berencana untuk menaikkan tarif listrik, tarif tol, dan berbagai tarif lainnya. #bpjs_naikrakyatterjepit

5) Itu sebabnya, DPR periode 2014-2019, melalui Komisi IX dan Komisi XI, sebenarnya sudah menyampaikan penolakan kenaikan premi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). #bpjs_naikrakyatterjepit

6) Itu adalah sikap resmi yg menjadi kesimpulan saat rapat dgn sejumlah kementerian terkait dan pihak BPJS Kesehatan. Memang, waktu itu penolakan kenaikan premi itu hanya spesifik menyebut Kelas III, tdk menyebut peserta mandiri khusus Kelas I dan II. #bpjs_naikrakyatterjepit

7) Namun, meskipun boleh dinaikkan, besaran kenaikan premi untuk peserta mandiri Kelas I dan II seharusnya juga tidak boleh hingga seratus persen. #bpjs_naikrakyatterjepit

8) Apalagi, kini iuran Kelas II kenaikannya lebih dari seratus persen. Kebijakan ini bisa kian merusak partisipasi masyarakat yg telah ikut program sistem kesehatan. #bpjs_naikrakyatterjepit

9) Dengan tata kelola seperti sekarang ini, BPJS Kesehatan bukan lagi sebuah Jaminan Kesehatan Nasional layaknya “Obamacare” yang memihak dan melindungi orang-orang yg kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan. #bpjs_naikrakyatterjepit

10) Tapi sudah menjelma menjadi sebuah perusahaan asuransi biasa yg dimonopoli dan diwajibkan negara. Seolah negara “memaksa” rakyat, padahal pelayanan kesehatan adalah hak warga. #BPJSMenyusahkanRakyat

11) Ironisnya, sesudah iuran dinaikkan hingga lebih dari 100 persen, Pemerintah saat ini justru sedang berusaha memangkas manfaat layanan yg bisa diperoleh peserta JKN. #bpjs_naikrakyatterjepit #BPJSMenyusahkanRakyat

12) Sy baca, Menteri Kesehatan @KemenkesRI
sedang mengevaluasi kembali daftar penyakit dan tindakan yg bisa ditanggung BPJS. Tujuannya, untuk membantu mengatasi defisit keuangan BPJS. #bpjs_naikrakyatterjepit

13) Ini kan tidak benar. Bagaimana partisipasi publik akan meningkat kalau begini? Yang ada justru demoralisasi, kepercayaan masyarakat kepada BPJS dan Pemerintah jadi tambah rusak. #BPJSMenyusahkanRakyat

14) Secara umum, kebijakan menaikkan iuran BPJS ini sy kira memiliki bbrp kekeliruan. Pertama, kebijakan ini hanya hendak menyelamatkan keuangan BPJS, tapi tak memikirkan implikasinya bagi masyarakat luas. #bpjs_naikrakyatterjepit

15) Sejak awal saya berpandangan, tidak seharusnya defisit yg ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh bebannya ke masyarakat. Sebab, yg sedang kita bangun ini adlh sistem jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi. #bpjs_naikrakyatterjepit

 16) Jadi, yg seharusnya ditambah adalah peran serta negara. Pemerintah seharusnya meninjau ulang model pembiayaan JKN yang saat ini menggunakan sistem iuran atau premi asuransi. #bpjs_naikrakyatterjepit #BPJSMenyusahkanRakyat

17) Karena dengan membebankan biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seperti hendak melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan terjangkau bagi seluruh masyarakat. #bpjs_naikrakyatterjepit

Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin (Setpres)
18) Kedua, kebijakan ini dirilis sebelum tuntutan transparansi, efisiensi, serta tata kelola kelembagaan yg bersih benar-benar ditunaikan BPJS. Sehingga, kita tak pernah benar-benar tahu, masalah yg diidap oleh BPJS ini masalah di kepesertaan, ataukah di tata kelola yg buruk.

19) Pada 24 Mei 2019 lalu, misalnya, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) melakukan dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI tentang hasil audit Dana jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018.

20) BPKP menemukan adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS (Rumah Sakit) sebesar Rp819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif untuk kelas RS yg lebih tinggi. #bpjs_naikrakyatterjepit

21) Selain itu, data base kepesertaan BPJS juga belum optimal, krn masih ada temuan 27,44 juta data peserta bermasalah. Ini sebenarnya adalah masalah lama, tapi belum juga diselesaikan. BPJS seharusnya mempercepat proses ‘data cleansing’ kepesertaan ini.

22) Transparansi BPJS jg sangat buruk. Hingga hari ini BPJS belum mengunggah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2018, padahal ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Dokumen laporan pengelolaan dana jaminan sosial mereka unggah terakhir adlh tahun 2017. 
@BPJSKesehatanRI

23) Ketiga, pangkal mula permasalahan defisit 
@BPJSKesehatanRI
sebenarnya bisa ditarik ke rendahnya anggaran kesehatan Indonesia. Dari lebih Rp2 ribu triliun APBN, anggaran kesehatan kita hanya sekitar Rp110 triliun. #bpjs_naikrakyatterjepit

 24) Jika dihitung berdasarkan proporsinya terhadap GDP, anggaran kesehatan kita hanya sekitar 2,8 persen dari GDP. Sehingga setiap orang di Indonesia hanya memperoleh pembiayaan kesehatan sebesar US$112 perkapita. Ini jumlah yg kecil sekali. 
@BPJSKesehatanRI

25) Idealnya, proporsi anggaran kesehatan terhadap GDP itu sekitar 10 persen. Jadi, kebijakan menaikkan iuran BPJS hingga lebih dari seratus persen ini menurut sy keliru. 
@BPJSKesehatanRI #bpjs_naikrakyatterjepit

26) Ini kebijakan publik yg buruk, karena yg dipikirkan Pemerintah hanyalah bagaimana menyelamatkan keuangannya sendiri, tidak mau tahu implikasinya pada kantong masyarakat. #bpjs_naikrakyatterjepit 
@BPJSKesehatanRI

27) Presiden mestinya segera mengevaluasi direksi dan kelembagaan 
@BPJSKesehatanRI . Bagaimanapun lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, bukan di bawah 
@KemenkesRI. Sy usul, ada bbrp hal yg harus segera dievaluasi oleh Presiden.

28) Pertama, @BPJSKesehatanRI ini adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan. Sehingga, sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO atau direksi bank. Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yg mencederai kepercayaan publik pada lembaga tsb.

29) Kedua, sudah saatnya transparansi tata kelola @BPJSKesehatanRI
memanfaatkan teknologi digital. Bila perlu, tiap peserta punya mobile account yg bisa mengecek detail klaim yg diterima pada tiap transaksi, bukan hanya kapan harus bayar iuran saja.

30) Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak bisa memantau jumlah biaya yg sudah diklaimnya, juga tidak tahu persis manfaat atau fasilitas apa yg bisa diklaim, serta mana yg tidak. #bpjs_naikrakyatterjepit 
@BPJSKesehatanRI

31) Padahal, di sisi lain, saat peserta datang ke rumah sakit mereka harus menandatangani perjanjian untuk membayar sendiri item-item manfaat yg tak ditanggung  @BPJSKesehatanRI Demi transparansi, seharusnya hal ini tak sulit dilakukan.

32) Bukankah Presiden di mana-mana selalu ngomong Revolusi Industri 4.0, ‘unicorn’, ‘decacornn’, atau tol langit? Harusnya semua itu segera diterapkan untuk membenahi @BPJSKesehatanRI

* Iuran BPJS Kesehatan Naik, Peserta Pilih Turun Kelas daripada Harus Bayar Dua Kali Lipat

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru akan diberlakukan mulai tahun 2020.

Sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Medan, Sumatera Utara memilih turun kelas karena merasa terbebani dengan kenaikan iuran pembayaran.

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Medan Sumatera Utara pada Selasa siang ramai oleh peserta.

Warga menyatakan dengan kenaikan yang mencapai dua kali lipat, mereka tak akan mampu membayarnya.

Baca: Pasien Kelas I BPJS Kesehatan Kaget, Ini Cara Turun KelasBPJS bagi Peserta Mandiri, Syaratnya Mudah

"Sangat keberatan makanya nggak mampu bayar, kalau masih yang biasa Rp 80 ribu ya masih bisa," ungkap salah satu peserta BPJS.

Ia mengatakan sudah tidak mampu jika harus membayar sejumlah kenaikan yang jumlahnya cukup besar

"Saya dua orang sudah Rp 300 ribu makanya ingin turun kelas, lumayanlah kalau bisa turun," tambahnya.

Hal senada juga dikatakan peserta BPJS Aditya, ia mengatakan kenaikan ini sedikit memberatkan masyarakat.

"Setahu saya BPJS itu tugasnya adalah pemerintah untuk meringankan biaya kesehatan masyarakat," ujarnya. 

Namun, sejak bulan lalu sudah ada peserta BPJS yang mengajukan turun kelas.

Diperkirakan bulan ini atau bulan depan, pengajuan penurunan kelas peserta BPJS akan meningkat.

Kenaikan iuran bpjs yang mencapai dua kali lipat membuat warga ramai-ramai pindah kelas.

Mereka memilih turun kelas karena keberatan dengan iuran yang berlaku per 1 Januari 2020.

Sebagian besar memilih turun dari kelas 1 dan kelas 2 ke kelas 3.

Informasi kenaikan itu resmi diberlakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu juga membahas besaran iuran dengan kenaikan 100 persen ini berlaku bagi peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).

Besaran iuran BPJS kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan per peserta.

Sedangkan kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 dan kelas 1 dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)

* Bicara Kemiskinan, Menkes Terawan Tegaskan Skenario di Balik Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan kenaikkan iuran tak lepas dari defisit BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp 32 triliun.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah melakukan perhitungan yang matang agar defisit itu bisa dikurangi.

Menurutnya, dengan menaikkan iuran, rumah sakit yang selama ini mengalami kendala cashflow sangat besar dapat bernapas lega.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS juga dinilai dapat menghidupkan sentral pelayanan agar kembali bisa berjalan.

"Karena itu pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran. Harus diingat, bahwa keputusan menaikan iuran itu, pemerintah mengeluarkan pengeluaran yang besar sekali," ujar Terawan usai rapat perdana bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa malam (5/11/2019).

"Dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) saja sudah Rp 9,7 triliun keberpihakan pemerintah pada orang yang kurang mampu," sambungnya.

Menurutnya, PBI diperuntukan bagi orang kurang mampu. Jika perkara ada orang tidak mampu yang belum terdata, kata dia, hanya perlu pembaharuan melalui Kementerian Sosial.

Namun demikian, hal itu perlu pengecekan lagi.

Sebab, apakah orang yang terdaftar benar-benar orang golongan miskin.

Termasuk, apakah orang tersebut baru jatuh miskin.

"Harus diketahui, kapan miskinnya apa sudah sudah lama miskin. Itu yang harus diketahui sehingga keanggotaan PBI, terdatanya menjadi lebih baik," katanya.

Jokowi tegaskan iuran BPJS naik 100 persen

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

POS KUPANG.COM--- Ahmad Dhani ternyata terus memperhatikan perkembangan politik nasional saat ini.

Termasuk soal masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju.

Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Kolega Ahmad Dhani, Lieus Sungkharisma mengatakan, Dhani tidak mempermasalahkan hal tersebut meskipun ia merupakan pendukung Prabowo saat Pilpres 2019.

Disampikan Lieus, Ahmad Dhani akan turut mengawal jalannya pemerintahan saat ini.

"Kalau tadi dia (Ahmad Dhani) katakan 'ya sudahlah, kita sebagai pendukung Pak Prabowo, kita dari nol lagi. Ini pemerintahan baru, kita kawal," ucap Lieus usai menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

• Senator DPD RI asal NTT Berkunjung ke Sejumlah Sekolah Swasta di Kota Kupang, Ini Pesan Hilda

Lieus menambahkan ia punya pendapat yang sama dengan Dhani.

Baginya masyarakat tak patut lagi meneruskan perselisihan akibat perbedaan pilihan politik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu saat pilpres 2019.

"Saya mengimbau pada semua teman-teman yang dulu berbeda pilihan politik sama Ahmad Dhani, saya kira sudah selesai," ucapnya.

"Pilpres sudah selesai. Pak Jokowi dan Prabowo dalam satu perahu memimpin Indonesia," lanjutnya.

Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik, Ahmad Dhani Prasetyo usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/6/2019). Majelis Hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo. (Surya/Ahmad Zaimul Haq)
Kenakan kaos tahanan politik

Selama mendekam di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani kerap mengenakan kaos. Bukan kaos polos, namun ia sengaja mengenakan kaos bertuliskan sebuah kalimat.

“Dia di dalam pakai baju kaos tapi tulisannya tahanan politik,” kata Lieus Sungkharisma, kolega Dhani saat menjenguk Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (4/11/2019).

Menurut Lieus, kini Dhani dalam kondisi bugar.

Kesehatannya juga terjaga lantaran suami Mulan Jameela itu rajin berolah raga.

“Bagus (bentuk tubuhnya), saya liat ada ruangan olah raga ya. Kalau di luar agak gemuk, kalau di sini makan bagus,” katanya.

Dhani kini mendekam di Rutan Cipinang, terkait kasus ujaran kebencian. Ia diperkirakan bebas pada akhir Desember mendatang. Ayah 5 anak itu kini juga tengah menjalani proses hukum terhadap kasus pencemaran nama baik atau vlog ‘idiot’ di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Kasus tersebut masih belum inkrah.

Pihak Lain yang Sedih Prabowo Gabung Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang menyatakan oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga saat ini.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024. (KOMPAS.com/ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Mitra PKS dalam menjalankan peran sebagai oposisi, yaitu Partai Gerindra, kini berada di pemerintahan.

Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan menteri pertahanan.

PKS mengaku percaya diri jika harus beroposisi sendirian.

Meski begitu, PKS tetap berharap PAN dan Partai Demokrat sebagai partai yang sama-sama mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, untuk ikut menjadi oposisi.

"Kalau kami sendiri (oposisi), tetap saja jalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis agak berat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Mardani mengatakan, meskipun harus menjadi oposisi sendirian, tetapi saat ini masyarakat mulai menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah. PKS pun kini merasa percaya diri.

Menurut dia, ketika oposisi lemah tetapi masyarakat sipil bangkit maka PKS pun tidak akan merasa sendirian dalam mengkritisi pemerintah.

Pengawasan masyarakat dianggap penting, meski tak ada dalam parlemen.

Apabila sentimen publik tersebut memiliki satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka Mardani menilai hal tersebut juga bisa menjadi oposisi kepada pemerintah.

Dengan demikian, Mardani pun berharap Partai Demokrat dan PAN tetap berada di luar pemerintahan.

"Kami gembira kalau (oposisi) tiga (partai), lebih lumayan ketimbang satu. Memang pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan," kata dia.

Tak bahagia

Mardani mengungkapkan, meski PKS optimistis dapat menjalankan peran sebagai oposisi, tapi dia juga mengungkapkan ketidakbahagiaan.

PKS mengaku tak bahagia jika harus menjadi oposisi sendirian, tanpa ada teman yang mendampingi.

Sebab, jumlah partai oposisi tetap dinilai penting, selain substansi kritik yang dilancarkan oposisi.

"Karena oposisi perlu dua, perlu konten dan number," kata Mardani.

Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada Pilpres 2019 menjadi oposisi.

Namun, Mardani juga mengaku bahwa PKS tidak berada dalam posisi untuk mengajak partai lainnya untuk turut menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap, tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," ucap Mardani.

"Kalau koalisi pasti pada mau, tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," kata dia.

Sebab, kata dia, secara etika dan logika demokrasi, seluruh parpol pendukung Prabowo-Sandi adalah oposisi.

Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat. Sebab, pemerintah akan kuat apabila mempunyai oposisi yang kuat juga.

Sedih Prabowo bergabung

PKS sudah menjalin kemitraan bersama Partai Gerindra selama lima tahun, yaitu sepanjang periode pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini merupakan salah satu partai pendukung Prabowo sejak Pilpres 2014.

Setelah Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, PKS pun tetap memilih untuk menjadi oposisi walaupun hanya sendiri.

Dengan fakta tersebut, Mardani Ali Sera mengaku sedih saat mengetahui Prabowo bergabung ke pemerintah.

Anggota DPR di Komisi II ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada Pemilu 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.

Dengan bergabungnya Partai Gerindra, Mardani khawatir masyarakat kemudian menjadi apatis dan tidak lagi mau terlibat dalam politik praktis seperti pemilu.

"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.

Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan membuat keterlibatan publik dalam pesta demokrasi terputus lagi.

"Karena nanti Pemilu 2024 belum tentu begitu. Kalau begini (pihak yang kalah bergabung dengan pemenang pemilu), yah, sama saja," kata dia.

Kendati demikian, kata Mardani, PKS menghormati keputusan Prabowo tersebut untuk bergabung ke pemerintahan.

Walau tak meminta izin kepada PKS, kata dia, tetapi Prabowo memang sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri.

"Kami hormati, hargai dan doakan (Prabowo), tapi PKS tetap oposisi," kata dia.

Tak hanya berkoar-koar

Menanggapi kesiapan PKS menjadi oposisi, peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, dirinya berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.

Hal penting yang dilakukan PKS adalah menunjukkan taji saat berada di parlemen.

"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.

Sebab, kata dia, jika PKS hanya ramai membentuk opini publik tanpa melakukan langkah yang substansif, maka akan membenarkan anggapan bahwa PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," kata Lucius Karus.

(Tribunnews.com/ Nurul Hanna/ Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapua.com dengan judul Begini Reaksi Ahmad Dhani Tahu Prabowo Subianto Jadi Menteri Jokowi: Kita dari Nol Lagi.*)

Soal Surya Paloh Bertemu PKS, Irma Suryani Sebut Partai NasDem Hanya Tiru Jokowi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani menyatakan, pertemuan ketua umumnya, Surya Paloh, dengan Presiden PKS Sohibul Iman meneladani Presiden Joko Widodo yang tak memutus silaturahim dengan partai yang berbeda sikap di Pilpres 2019.

Menurut Irma, pertemuan Surya dengab Sohibul sama halnya dengan langkah Jokowi mengajak Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.

• Respon KPK Tanggapi Vonis Bebas Sofyan Basir

Langkah tersebut sama-sama sebagai upaya menjaga persaudaraan dalam membangun Indonesia.

"Nasdem ingin mengajak semua partai bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Baik dari luar maupun dari dalam pemerintah. Bukankah itu juga yang dilakukan Presiden ketika mengajak Gerindra masuk ke kabinet?" kata Irma melalui pesan singkat, Senin (4/11/2019).

Ia menilai tak ada yang salah dengan pertemuan Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman pekan lalu.

• Klarifikasi, Bupati TTU Sebut Penyusunan KUA PPAS Telah Sesuai Pedoman APBD

Ia menyatakan, melalui pertemuan tersebut, Nasdem berupaya membangun kerja sama dengan PKS untuk mengoptimalkan sistem kontrol dan pengawasan.

Menurut Irma, hal itu justru bersifat positif. Selain itu, Irma mengatakan, pertemuan Nasdem dan PKS penting sebagai simbol bersatunya partai nasionalis dan agamis di Indonesia.

"Lalu di mana salahnya pertemuan tersebut? Hanya kelompok hipokrit saja yang takut dengan bayangan diri sendiri," kata Irma melalui pesan singkat, Senin (4/11/2019).

Pertemuan antara Surya Paloh dan Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019), dinilai menjadi sinyal koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai rapuh.

Dalam pertemuan yang digelar di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat sistem check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR. Usai bertemu dengan PKS, kini Nasdem berencana untuk melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga berada di luar pemerintahan.

Partai Nasdem yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan berupaya membangun poros politik baru. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Surya Paloh Bertemu PKS, Ketua DPP Sebut Nasdem Tiru Jokowi",