Klarifikasi, Bupati TTU Sebut Penyusunan KUA PPAS Telah Sesuai Pedoman APBD

Klarifikasi, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes Sebut Penyusunan KUA PPAS telah sesuai pedoman APBD

Klarifikasi, Bupati TTU Sebut Penyusunan KUA PPAS Telah Sesuai Pedoman APBD
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt 

Klarifikasi, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes Sebut Penyusunan KUA PPAS telah sesuai pedoman APBD

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt akhirnya melakukan klarifikasi terkait dengan masalah perbedaan angka dalam KUA PPAS seperti yang diangkat oleh anggota DPRD TTU Frengky Saunoah.

Bupati TTU dua periode itu mengatakan, pemerintah daerah dalam menyusun KUA PPAS sudah sesuai pedoman penyusunan APBD terbaru sesuai dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 untuk APBD tahun 2020.

Bertemu Shinzo Abe, Ini yang Ditekankan Presiden Jokowi dalam Kerja Sama dengan Jepang

Berdasarkan aturan tersebut, ungkap Raymundus, pemerintah daerah dalam menyusun domumen KUA PPAS berdasarkan RKPD yang mana RKPD disusun dari proses musrembang yang di mulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat kabupaten, melalui forum OPD, dan juga melalui pokok pikiran anggota DPRD TTU.

Setelah menyusun RKPD, kata Raymundus, pemerintah daerah menyusun KUA PPAS berdasarkan RKPD tersebut. Dokumen KUA PPSS tersebut lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas dalam banggar dan ditetapkan dalam forum paripurna.

Mau Tahu Apa Hasil Pertemuan Kapolri dengan Jaksa Agung dan Ketua KPK? Simak Beritanya

"Setelah dietapkan dalam paripurna, DPRD merombak sebagian usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Merubah volume, menghilangkan program dan kegiatan serta memasukan program baru yang tidak ada dalam RKPD," ujarnya.

Karena tidak ada dalam RKPD, tegas Raymundus, pemerintah daerah kemudian tidak mengikuti hasil banggar DPRD TTU karena hal tersebut sudah berada diluar ketentuan.

Menurutnya, mekanisme penyusunan RKPD sesuai dengan hasil murembang, melaluibforum OPD, dan melalui pokir anggota DPRD yang dirangkum dalam RKPD dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

"Dan itu yang menjadi dasar hukum untuk dituangkan dalam KUA PPAS," terangnya.

Oleh karena itu, kata Raymundus, pendapat anggota DPRD dalam banggar tidak bisa diikuti karena tidak sesuai dengan RKPD.

Halaman
12
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved