Revisi UU KPK

Hari Ini UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku, Politisi PKS Ini Sedih Merasa KPK Dilemahkan

UU KPK hasil revisi mulai berlakuk Hari ini, Kamis 17 Oktober 2019. Meski demikian, polemik terkait UU tersebut masih terus berlanjut.

Hari Ini UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku, Politisi PKS Ini Sedih Merasa KPK Dilemahkan
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). 

Hari Ini UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, Politisi PKS Ini Sedih Merasa KPK Dilemahkan

POS-KUPANG.COM - Polemik tentang UU KPK hasil revisi masih terus berlanjut. Padahal Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku Hari ini, Kamis 17 Oktober 2019

Sebelumnya DPR sudah mengesahkan UU KPK hasil revisi pada 17 september 2019..

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan revisi UU KPK merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.

Satu di antara hal yang disorot Mardani Ali Sera yaitu keberadaan Dewan Pengawas KPK.

Marak Aksi Massa Tolak RUU KUHP dan RUU KPK, Laga Persib Bandung Bakal Ditunda

"Saya sedih karena terjadilah musibah KPK dilemahkan karena pasal-pasal yang ada mulai dari syarat menyadap harus izin dewan pengawas dan juga izinnya tertulis," kata Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, KPK seharusnya dapat diperkuat tanpa adanya revisi UU KPK.

Karena itu, politikus PKS ini mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Perppu KPK sebelum undang-undang hasil revisi berlaku mulai pukul 00.01 nanti.

"Saya pribadi tetap berpendapat, Pak Presiden perlu mengeluarkan Perppu, sebelum masa berkahir (Undang-Undang KPK) 16 Oktober pukul 23:59," ujar Mardani.

Ribuan Mahasiswa melakukan aksi demo di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). Mereka menolak pengesahan RKUHP.
Ribuan Mahasiswa melakukan aksi demo di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). Mereka menolak pengesahan RKUHP. ((KOMPAS.com/M ZAENUDDIN))

KPK tancap gas

Halaman
1234
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved