Revisi UU KPK
Hari Ini UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku, Politisi PKS Ini Sedih Merasa KPK Dilemahkan
UU KPK hasil revisi mulai berlakuk Hari ini, Kamis 17 Oktober 2019. Meski demikian, polemik terkait UU tersebut masih terus berlanjut.
lihat foto
Hari Ini UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, Politisi PKS Ini Sedih Merasa KPK Dilemahkan
POS-KUPANG.COM - Polemik tentang UU KPK hasil revisi masih terus berlanjut. Padahal Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi akan mulai berlaku Hari ini, Kamis 17 Oktober 2019.
Sebelumnya DPR sudah mengesahkan UU KPK hasil revisi pada 17 september 2019..
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan revisi UU KPK merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
Satu di antara hal yang disorot Mardani Ali Sera yaitu keberadaan Dewan Pengawas KPK.
• Marak Aksi Massa Tolak RUU KUHP dan RUU KPK, Laga Persib Bandung Bakal Ditunda
"Saya sedih karena terjadilah musibah KPK dilemahkan karena pasal-pasal yang ada mulai dari syarat menyadap harus izin dewan pengawas dan juga izinnya tertulis," kata Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Menurutnya, KPK seharusnya dapat diperkuat tanpa adanya revisi UU KPK.
Karena itu, politikus PKS ini mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Perppu KPK sebelum undang-undang hasil revisi berlaku mulai pukul 00.01 nanti.
"Saya pribadi tetap berpendapat, Pak Presiden perlu mengeluarkan Perppu, sebelum masa berkahir (Undang-Undang KPK) 16 Oktober pukul 23:59," ujar Mardani.
KPK tancap gas
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) memastikan pihaknya akan bekerja maksimal di hari terakhir berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Alasannya, UU KPK hasil revisi akan berlaku pada Kamis (17/10/2019) besok.
UU tersebut otomatis berlaku 30 hari setelah disahkan DPR pada 17 September 2019, meski Presiden Jokowi tidak menandatanganinya.
Hal itu sesuai aturan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
• Pimpinan KPK Terpilih Alexander Marwata Mengaku Bingung Soal UU KPK, Ini Alasannya
"Kami akan sangat giat bekerja hari ini, rajin, dan menunjukkan ke masyarakat bahwa UU nomor 30 tahun 2002 sudah ideal. Artinya sebenarnya tidak perlu upaya-upaya pelemahan terhadap UU KPK," ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
