Dorong Terbentuknya Perda Masyarakat Adat, K-PUHMA Sumba Gelar Seminar

Dorong terbentuknya Perda Masyarakat Adat, K-PUHMA Sumba gelar seminar multi stakeholders

Dorong Terbentuknya Perda Masyarakat Adat, K-PUHMA Sumba Gelar Seminar
POS-KUPANG.COM/Robert Ropo
Peserta sedang mengikuti Seminar dan Lokakarya 

Dorong terbentuknya Perda Masyarakat Adat, K-PUHMA Sumba gelar seminar multi stakeholders

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Dalam rangka mendorong agar segera terbentuknya Peraturan Daerah ( Perda) tentang Masyarakat Adat, Koalisi Perjuangan Untuk Kepastian Hak Masyarakat Adat-Sumba ( K-PUHMA-Sumba) yang tergabung dari AMAN Sumba, Yayasan Satu Visi, Unkriswina Sumba, Yayasan Koppesda, Pelita Sumba, Stimulant Institute dan Perwakilan Komunitas Adat menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Multi Stakeholders.

Kegiatan yang diangkat dengan tema 'Desiminasi Draft Ranperda Kabupaten Sumba Timur Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Sumba Timur' itu berlangsung di Aula Hotel Cendana, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Rabu (16/10/2019).

Sambut HUT, Golkar Ende Selenggarakan Berbagai Kegiatan, Apa Saja?

Kegiatan itu dibuka oleh Asisten II Sekda Sumba Timur, Umbu Maramba Memang mewakili Bupati Sumba Timur.
Hadir dalam kegiatan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, para Camat, sejumlah Kepala Desa/Lurah, para Komunitas Masyarakat Adat, Kader Masyarakat Adat, Damanvil, Komunitas Penghayat Marapu, para Rohaniwan, Perguruan Tinggi Unkriswina Sumba, LSM dan Tamu undangan lainya.

Anton Natun: Jangan Menebar Isu Menyesatkan di Lembaga DPRD Kabupaten Kupang

Ketua BPH Aman Wilayah Sumba, sekaligus sebagai Koordinator K-PUHMA Sumba, Deby Rambu Kasuatu kepada wartawan di sela kegiatan itu, mengatakan, kegiatan tersebut sebagai ajang untuk mengkonsultasikan draf rencana baik itu naskah akademik maupun Ranperda.

Sehingga diharapkan ada hasil imput dari semua kelompok kepentingan untuk menambah masukan terkait apa yang belum ada untuk mendorong terbentuknya Perda tentang masyarakat adat.

Kata dia, dari hasil seminar dan Lokarya tersebut akan mereka sampaikan kepada pihak lembaga legislatif dengan harapan akan menjadi inisiatif DPRD untuk dimasukan dalam Prolegda Prioritas Tahun 2020.

Kata dia, pada prinsipnya K-PUHMA Sumba yang peduli dengan hak-hak masyarakat adat Sumba, hanya menyediahkan jalan tengah bagi Pemda dan DPRD serta masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Diharapkan Perda ini adalah jalan untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat adat, Pemerintah serta pihak-pihak lainya. Karena selama ini masyarakat adat mengklaim wilayah adatnya mereka dituntut untuk memberikan bukti, itu hanya bisa terjadi jika tidak ada pengakuan. Pengakuan itu kalau dari semua undang-undang yang ada itu merekomendasikan adanya Perda,"kata Deby Rambu.

Deby Rambu juga mengatakan Koalisi PUHMA Sumba juga, setelah mendorong agar terbentuknya Perda tentang Masyarakat Adat di Sumba Timur juga akan mendorong terbentuknya Perda tersebut di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Sejauh ini di NTT baru 2 Kabupaten yang sudah memiliki Perda tersebut yaitu Kabupaten Manggarai Timur dan Ende.

Halaman
12
Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved